Rapat Paripurna DPRD Lampung Bahas Catatan Strategis Raperda Perubahan APBD 2025

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Lanjutan Bahas Raperda

Bandar Lampung, Battikpost.site – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung kembali digelar untuk melanjutkan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/8/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung.

Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri anggota dewan dari delapan fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS.

Mayoritas fraksi menyatakan setuju agar Raperda Perubahan APBD 2025 dibahas ke tahap selanjutnya.

Namun, setiap fraksi memberikan sejumlah catatan strategis yang dianggap penting untuk penyempurnaan rancangan tersebut.

Fraksi Gerindra Tekankan Pengawasan Belanja Modal

Fraksi Gerindra menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap belanja modal, terutama pada sektor infrastruktur jalan dan irigasi.

Selain itu, fraksi ini mengingatkan agar pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), demi menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fiskal daerah.

PDI Perjuangan Dorong Diversifikasi Pendapatan Daerah

PDI Perjuangan menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.

Fraksi ini mendorong diversifikasi sumber PAD melalui inovasi kebijakan dan pengelolaan sektor potensial lainnya agar pendapatan daerah lebih stabil.

Golkar Soroti Optimalisasi PAD dan Penguatan BUMD

Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.

PKB Minta Inovasi Pendapatan Tanpa Bebani Rakyat

PKB meminta pemerintah daerah menciptakan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban rakyat kecil.

Fraksi ini juga menekankan pentingnya fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM sebagai penopang perekonomian daerah.

NasDem Utamakan Efisiensi dan Akuntabilitas

Fraksi NasDem memberikan pandangan bahwa pengelolaan anggaran harus mengutamakan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan dana, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Demokrat dan PAN Ingin Anggaran Beri Dampak Nyata

Fraksi Demokrat dan PAN sama-sama mengingatkan agar peningkatan anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Kedua fraksi ini mendorong agar setiap program dan proyek yang didanai APBD dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

PKS Minta Analisis Risiko dalam Target PAD

Fraksi PKS mengapresiasi adanya kenaikan PAD dalam Raperda Perubahan APBD 2025.

Namun, fraksi ini mengingatkan perlunya analisis risiko dan skema mitigasi yang jelas jika target pendapatan tidak tercapai, sehingga stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

Tahapan Lanjutan Pembahasan Raperda

Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna kemudian ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/8/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung.

Proses ini merupakan bagian dari mekanisme formal penyusunan kebijakan anggaran daerah, di mana seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).