Pemprov Lampung Dukung Sekolah Unggul Garuda dan Kendalikan Inflasi
- account_circle pimred
- calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
- print Cetak
Battikpost, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh Program Sekolah Unggul Garuda yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggul Garuda secara virtual di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/4/2025).
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin hadir mewakili Pemprov Lampung dalam rapat tersebut.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Stella Christie menegaskan bahwa Sekolah Unggul Garuda merupakan program strategis nasional yang lahir dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keempat tentang penguatan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.
“Program Sekolah Unggul Garuda bertujuan membuka akses pendidikan sains dan teknologi sejak tingkat SMA. Presiden ingin generasi muda Indonesia bisa bersaing di tingkat global,” ujar Stella.
Program ini akan berperan sebagai jalur pra-universitas yang terintegrasi, mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Kementerian Dikti Saintek bertanggung jawab langsung atas pelaksanaannya, bekerja sama dengan berbagai universitas ternama.
Dalam rapat yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data inflasi bulan Maret 2025. Inflasi bulan ke bulan tercatat sebesar 1,65%, tahun ke tahun sebesar 1,03%, dan tahun kalender sebesar 0,39%.
Ia menjelaskan bahwa inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri 2025 didorong oleh kenaikan harga komoditas volatile food dan barang yang diatur pemerintah. Beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).
Amalia juga menyebutkan bahwa 36 provinsi mengalami inflasi, sementara hanya dua provinsi mencatat deflasi. Sebanyak 142 kabupaten/kota mengalami inflasi, dan delapan daerah mengalami deflasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan perlunya tindakan konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama pada tiga komoditas utama yakni bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
Baca Juga Terbaru
“Kepala daerah perlu mendorong produksi lokal. Tidak perlu luas, cukup untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri,” tegas Tomsi.
Dengan sinergi antara penguatan pendidikan dan pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun SDM unggul sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (Orba).
- Penulis: pimred
