Ketua IMF Soroti Anggaran Perjalanan Dinas Dinkes Lampung Rp5 Miliar

Ketua Integrity Media Forum (IMF) Indra Segalo Galo menyoroti anggaran perjalanan dinas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang mencapai Rp5.022.862.000 pada 2025. Ia meminta penjelasan terbuka agar penggunaan anggaran publik di sektor kesehatan tetap transparan.

Sorotan IMF terhadap Anggaran Perjalanan Dinas

Lampung, Battikpost.site — Lampung kembali menjadi perhatian publik terkait pengelolaan anggaran daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada anggaran perjalanan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Ketua Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas Dinkes Lampung mencapai Rp5.022.862.000 sepanjang tahun 2025.

Jumlah tersebut memicu perhatian publik. Nilai anggaran yang cukup besar menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas serta transparansi penggunaannya.

Indra menjelaskan bahwa jika nilai tersebut dirata-ratakan per hari, maka anggaran perjalanan dinas dapat mencapai sekitar Rp13 juta.

Besaran tersebut menurutnya cukup signifikan. Karena itu, masyarakat memerlukan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran tersebut.

“Anggaran perjalanan dinas sampai miliaran rupiah tentu menjadi perhatian publik. Apalagi jika dirata-ratakan bisa mencapai sekitar Rp13 juta per hari. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar Indra, minggu.

Pentingnya Transparansi Anggaran Publik

Indra menilai sektor kesehatan merupakan sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Pemerintah menggunakan dana publik untuk membiayai berbagai program kesehatan.

Karena itu, pengelolaan anggaran di sektor ini harus berlangsung secara transparan. Aparatur pemerintah juga harus menjaga akuntabilitas setiap penggunaan dana.

Indra menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi dapat mencegah munculnya dugaan negatif terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Penjelasan yang jelas akan membantu masyarakat memahami tujuan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola setiap rupiah anggaran publik secara tepat.

Penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini terutama berlaku pada sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Permintaan Pengawasan dari Lembaga Pengawas

Indra juga meminta lembaga pengawas internal pemerintah untuk melakukan pemeriksaan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Ia menyebut Inspektorat Provinsi Lampung sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan internal.

Selain itu, lembaga pengawasan lainnya juga dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Perlu dikonfirmasi juga apakah besaran biaya perjalanan dinas tersebut masih sesuai dengan standar biaya yang diatur pemerintah. Selain itu, perlu dicek apakah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),” tegasnya.

Indra menilai proses pemeriksaan sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus menjadi acuan utama dalam penggunaan dana daerah.

Setiap kegiatan perjalanan dinas juga harus memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan anggaran telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Pengawasan yang baik akan membantu mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran.

Kontrol Sosial dari Masyarakat

Indra menegaskan bahwa sorotan terhadap anggaran perjalanan dinas Dinkes Lampung bukan bertujuan menyudutkan pihak tertentu.

Ia menilai kritik dan perhatian publik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan.

Kontrol sosial memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola anggaran daerah.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang berasal dari uang publik.

“Ini bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah digunakan, terlebih di sektor kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Menurut Indra, keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat memicu polemik di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi secara jelas mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Upaya Konfirmasi kepada Dinas Kesehatan

Hingga berita ini disusun, pihak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Media berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Upaya konfirmasi terus berlangsung guna menghadirkan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Namun hingga saat ini, pihak media belum berhasil bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Petugas di kantor Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa kepala dinas tidak berada di tempat saat tim media datang.

Media tetap membuka ruang klarifikasi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Penjelasan resmi dari instansi terkait diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan anggaran tersebut.