Lampung Perkuat Digitalisasi Daerah Lewat Program TP2DD 2025

Bandar Lampung, Battikpost.site – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat transformasi digital dengan menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka langsung acara tersebut. Ia menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mendukung pelayanan publik yang efisien, mudah, dan transparan. Menurutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memungkinkan masyarakat membayar pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya secara cepat dan aman.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara digital tanpa hambatan. Pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit,” kata Jihan Nurlela.

Program TP2DD mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Tujuannya mempercepat digitalisasi keuangan daerah demi meningkatkan efisiensi birokrasi, akuntabilitas, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, perbankan, regulator, dan sektor swasta, dalam menciptakan ekosistem digital yang menyeluruh. “Dengan gotong royong, ETPD Lampung bisa menjadi percontohan nasional,” tegasnya.

Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda, Slamet Riadi, menambahkan bahwa indeks elektronifikasi transaksi menjadi indikator kunci. Lampung mencatat skor 97,5% pada semester II tahun 2024 dan sudah mencapai tahap “Digital”.

Namun, ia mengungkapkan masih ada tiga tantangan utama: rendahnya minat masyarakat terhadap transaksi non-tunai, kesiapan OPD dalam mengadopsi sistem e-retribusi, serta infrastruktur IT yang belum merata di beberapa daerah.

Slamet optimistis, dengan peningkatan skor indeks elektronifikasi, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan ikut tumbuh.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menilai digitalisasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membuka peluang optimalisasi PAD dan inklusi keuangan. Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan inklusi keuangan sebesar 85,5% pada 2025 dan 97,2% pada 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

“Digitalisasi mempermudah akses layanan publik, mempercepat transaksi, dan memperluas jangkauan keuangan digital di seluruh wilayah Lampung,” jelas Bimo.

Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan teknologi, digitalisasi daerah melalui TP2DD Lampung menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan modern dan responsif. (Red).