Gubernur Mirza Dorong Sekolah Rakyat di Lampung Putus Rantai Kemiskinan

Battikpost.site, Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong pendirian Sekolah Rakyat (SR) di seluruh kabupaten dan kota. Program ini menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan terintegrasi bagi keluarga miskin ekstrem.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong berdirinya Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung. Upaya ini sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas nasional bidang pendidikan sekaligus strategi memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Drs. Aswarodi M.Si, usai meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru, Lampung Selatan, Senin, 21 April 2025.

“Pak Gubernur memperjuangkan agar Sekolah Rakyat hadir di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Beliau juga menghimbau agar pemerintah daerah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat masing-masing,” ujar Aswarodi.

• BACA JUGA : pemprov-lampung-dukung-sekolah-unggul-garuda-dan-kendalikan-inflasi
  

  ---

Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1. Artinya, hanya warga dengan penghasilan di bawah Rp400 ribu per bulan yang dapat mendaftarkan anaknya.

“Orang tua boleh miskin, tetapi anak-anak tidak boleh ikut miskin. Sekolah Rakyat ini menjadi strategi Pak Prabowo dalam membangun generasi berkualitas dari kalangan tidak mampu. Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen mendukung penuh program ini,” lanjut Aswarodi.

Pemprov Lampung telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di dua titik lahan milik Pemprov, yakni Kota Baru (Lampung Selatan) dan Selusuban (Lampung Tengah).

Pada hari yang sama, tim dari Kementerian PUPR turun melakukan survei di lokasi Kota Baru bersama sejumlah instansi dari Pemprov Lampung, seperti Dinas PU, Dinas Sosial, BPKAD, Dinas Perkim Ciptaru, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Biro Hukum.

Seluruh pembiayaan pembangunan, termasuk fasilitas, asrama, dan tenaga pendidik, ditanggung oleh pemerintah pusat. Sekolah Rakyat akan menampung sekitar 300 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

• BACA JUGA : pemprov-lampung-dan-apjii-bersinergi-perkuat-digitalisasi-dan-akses-internet-merata
  

  ---

Dengan konsep boarding school, peserta didik akan mendapatkan pengajaran akademik, pengasuhan, serta pelatihan keterampilan. Anak-anak wajib tinggal di asrama dengan seluruh kebutuhan hidup ditanggung pemerintah.

Syarat pendaftaran adalah masuk kategori warga miskin ekstrem (DTSEN desil 1), berdomisili sesuai zonasi Sekolah Rakyat, dan mendapatkan persetujuan orang tua untuk tinggal di asrama. Syarat utama lainnya adalah anak dalam kondisi sehat.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghapus kemiskinan di Lampung melalui jalur pendidikan yang inklusif, terarah, dan berkesinambungan. (Orba).