Perubahan APBD Pringsewu 2025 Disahkan DPRD
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
- print Cetak
Rapat Paripurna DPRD Pringsewu
Pringsewu, Battikpost.site — Perubahan APBD Pringsewu 2025 DPRD Kabupaten Pringsewu sahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 16 September 2025. Wakil Ketua I DPRD, Bambang Kurniawan, memimpin sidang yang turut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, S.Ag, jajaran pemerintah daerah, serta unsur forkopimda.
Wakil Bupati Umi Laila menegaskan bahwa pengesahan perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
“Perlu diketahui bahwa anggaran yang disiapkan dalam perubahan APBD 2025 adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Fokus pada Pelayanan Publik
Umi Laila menjelaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya sekadar perhitungan ulang belanja daerah.
Ia menekankan fungsi perubahan anggaran sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap perangkat daerah mampu meningkatkan PAD guna menunjang berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan,” katanya.
Optimalisasi Penerimaan Daerah
Umi Laila juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memaksimalkan potensi penerimaan.
“Seluruh perangkat daerah sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Anggaran Rp1,3 Triliun
Dalam perubahan APBD 2025, DPRD menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,2 triliun. Belanja daerah mencapai Rp1,3 triliun.
Pemerintah daerah menggunakan pembiayaan netto untuk menutup defisit sehingga SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tetap berada di posisi seimbang, yakni Rp0.
Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
Umi Laila menutup rapat dengan penekanan pada pentingnya prinsip pengelolaan anggaran.
“Sebagai pelaksanaan dari APBD, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, agar berpedoman pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis,” tandasnya. (AR).
- Penulis: Admin
