Wagub Lampung Janji Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Agraria

Bandar Lampung, Battikpost.site – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui ratusan petani dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) saat aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur, Rabu (24/9/2025).

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membentuk tim khusus penyelesaian konflik agraria.

Pemerintah Tegaskan Komitmen

Dalam dialog itu, Jihan hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan, anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Munir Abdul Haris, dan Reza Berawi. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti tuntutan petani dengan membentuk tim khusus.

“Berdasarkan arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pemprov akan segera membentuk tim fasilitasi. Kami juga akan berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai tugas dan kewenangan tim ini,” ujar Jihan saat berdialog dengan para petani.

Baca Juga Terbaru

• Pengawas SPBU Lampung Barat Jadi Tersangka Kasus Pertalite
• Bandar Lampung Expo 2026 Dorong UMKM dan Promosi Potensi Daerah

Selain itu, Jihan menekankan bahwa tim tersebut tidak hanya berasal dari unsur pemerintah. Ia menuturkan bahwa pihaknya juga akan mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perwakilan masyarakat, serta berbagai lembaga terkait.

Rencana Pembentukan Tim

Menurut Jihan, pemerintah akan mempelajari praktik penyelesaian konflik agraria yang sudah berhasil di daerah lain. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menerapkan pola serupa di Lampung.

“Harapan kami, pada momentum Hari Tani 2025, Pemprov dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam mengawal kesejahteraan petani dan memperjuangkan kemerdekaan agraria,” lanjutnya.

Sementara itu, keterlibatan berbagai pihak diharapkan memperkuat fungsi tim agar dapat bekerja efektif. Karena itu, Pemprov menilai partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memetakan persoalan dan merumuskan solusi nyata.

Respons Petani

Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menyambut baik pernyataan Wakil Gubernur. Ia menilai sikap pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons perjuangan petani.

“Kami senang dengan respon positif dari Pemprov dan berharap tim ini segera dibentuk agar dapat bekerja nyata,” tegas Yohanes.

Selain itu, Yohanes menyebut langkah tersebut menjadi harapan besar bagi petani. Menurutnya, petani selama ini berjuang keras menuntut keadilan atas hak tanah yang mereka garap. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria.

Konteks Konflik Agraria di Lampung

Konflik agraria sudah lama menjadi persoalan di Lampung. Sejak puluhan tahun lalu, petani menghadapi masalah sengketa tanah dengan perusahaan, perkebunan, maupun pihak lain. Akibatnya, kesejahteraan petani sering terhambat.

Di sisi lain, ketidakpastian status lahan membuat petani kesulitan mengakses bantuan permodalan, pupuk, dan program pertanian. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, catatan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak konflik tanah belum terselesaikan hingga saat ini. Karena itu, langkah pemerintah membentuk tim fasilitasi menjadi momentum penting.

Harapan ke Depan

Dengan adanya tim khusus, pemerintah berharap dapat mendorong penyelesaian konflik secara adil. Tim juga diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara petani, pemerintah, dan pihak swasta.

Di sisi lain, petani menginginkan kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, momentum Hari Tani 2025 menjadi simbol penting bagi perjuangan agraria di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menilai momen tersebut tepat untuk menunjukkan keseriusan melindungi hak petani.

Dukungan Legislator

Selain pemerintah eksekutif, legislator juga memberikan perhatian pada isu agraria. Anggota DPRD Lampung yang hadir mendampingi Wakil Gubernur menegaskan dukungan penuh untuk langkah penyelesaian.

Kehadiran mereka di tengah dialog menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kepedulian lembaga legislatif.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik. Selanjutnya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya petani kecil.

Pertemuan antara Wakil Gubernur Lampung dan petani menunjukkan adanya kesepahaman baru. Pemerintah berjanji membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik agraria, sementara petani menyambut langkah tersebut dengan optimisme.

Pada akhirnya, komitmen pemerintah harus terwujud dalam aksi nyata. Dengan demikian, keadilan agraria di Lampung dapat tercapai, dan petani memperoleh hak atas tanah yang mereka perjuangkan. (**).