Pemerintah Dorong Sinergi Daerah Capai Target Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi Daerah

Bandar Lampung, Battikpost.site – Pemerintah mendorong sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring pada Senin (8/9/2025) dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Capaian Inflasi Nasional dan Dampaknya

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan kondisi inflasi. Ia menyebut bahwa pada Agustus 2025 angka inflasi menurun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen (yoy). Selain itu, secara bulanan terjadi deflasi -0,08 persen dari Juli ke Agustus 2025 (mtm). Penurunan harga terbesar berasal dari kelompok pangan yang mencapai -0,29 persen.

Apresiasi atas Pengendalian Harga

“Angka 2,31 % merupakan angka yang sangat baik untuk Indonesia, keseimbangan antara meringankan konsumen dan juga menyenangkan produsen,” ujar Mendagri.

Kemendagri menilai capaian inflasi nasional tetap stabil. Bahkan, lembaga itu mengapresiasi deflasi harga beras yang dianggap memberi dampak positif.

Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada akhir 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem masih berada di level 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa.

Konsolidasi Program Nasional

“Itu artinya kita hanya memiliki waktu delapan bulan untuk mengkonsolidasikan dan mempercepat program-program yang kita miliki bersama,” jelas Muhaimin.

Oleh sebab itu, ia mendorong percepatan konsolidasi lintas sektor.

Selain itu, pemerintah juga ingin menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5–5 persen pada 2029. Saat ini, angka tersebut masih 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa.

Ajak Kolaborasi Lintas Sektor

“Untuk mencapai target ini, saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi mengejar angka ideal penurunan kemiskinan,” tambahnya.

Dengan demikian, ia mengajak daerah dan masyarakat untuk mengambil peran aktif.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menugaskan Kemenko PM mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Instruksi itu juga mendorong pemanfaatan DTSEN serta menguatkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

Tiga Langkah Utama Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah menyusun strategi percepatan dengan tiga langkah utama:

1. Pengurangan Beban Dasar melalui pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Peningkatan Pendapatan lewat perluasan akses pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan penciptaan peluang usaha.

3. Penurunan Kantong Kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan.

Dengan langkah itu, pemerintah berharap penurunan kemiskinan berjalan lebih fokus dan terarah.

Peran Daerah dalam Mendukung Program Nasional

Selain strategi nasional, Menko PM menekankan peran penting pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa gubernur harus memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, baik melalui perizinan lahan maupun penyediaan tenaga pendidik.

Dengan cara itu, akses pendidikan akan semakin luas dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. (Redaksi).