Gubernur Lampung Ajak BI, OJK dan Swasta Bersinergi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Bank Indonesia, OJK, DJPb, dan sektor swasta memperkuat kolaborasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Langkah tersebut mendukung RPJMN, RPJMD, dan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang inklusif.

Gubernur Lampung Tekankan Kolaborasi untuk Capai Target Nasional

Bandar Lampung, Battikpost.site — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Dalam rapat itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tidak dapat bergantung pada anggaran daerah semata.

Menurutnya, kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut menuntut keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, regulator, dan instansi vertikal.

“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” ujar Gubernur.

Rahmat Mirzani Djausal menilai Lampung memiliki prospek pembangunan yang menjanjikan. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan.

Pemerintah Provinsi Lampung ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.

Pertumbuhan Harus Memberikan Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Gubernur menekankan bahwa peningkatan ekonomi tidak cukup hanya terlihat melalui angka statistik.

Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Ia menginginkan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program pembangunan yang terintegrasi.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan,” katanya.

Rahmat Mirzani Djausal turut menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan agenda pembangunan nasional.

Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto serta kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah juga ingin memastikan penggunaan sumber daya berjalan lebih terarah dan terukur.

BI Soroti Kebutuhan Pembiayaan Alternatif

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menilai kolaborasi antarinstansi menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, kemampuan pembiayaan melalui APBD memiliki batasan.

Karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung berbagai program strategis daerah.

Menurut Bimo, keterlibatan lembaga keuangan, regulator, dan sektor swasta dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor akan membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.

Industri Bioetanol Dinilai Berpotensi Perkuat Ekonomi Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Bimo juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dampak investasi bagi perekonomian daerah.

Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan manfaat ekonomi yang dihasilkan setiap investasi yang masuk ke Lampung.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pengembangan industri bioetanol.

Industri tersebut memanfaatkan berbagai komoditas pertanian sebagai bahan baku. Komoditas itu meliputi kelapa sawit, tebu, sorgum, dan tanaman lainnya.

Bimo menilai pengembangan bioetanol memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Namun, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan kajian mendalam agar manfaat investasi dapat dirasakan secara optimal.

Menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk.

Pemerintah juga harus memastikan investasi mampu menciptakan efek ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bimo menegaskan Bank Indonesia, OJK, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung.

Dukungan tersebut mencakup penguatan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui sinergi tersebut, Lampung berharap mampu mempercepat pembangunan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.