Permahi Lampung Desak Mabes Polri Ambil Alih Tambang Emas Ilegal

Permahi Lampung mendesak Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus tambang emas ilegal di Way Kanan. Organisasi itu menilai proses hukum berjalan lambat. Mereka juga meminta aparat membuka perkembangan perkara secara jelas kepada publik.

Kritik Kinerja Aparat dalam Kasus Way Kanan

Lampung, Battikpost.site — Ketua Permahi Lampung, Tri Rahmadona, S.H., menyampaikan penilaian tersebut pada Senin (27/4/2025). Ia menyoroti proses penanganan perkara yang belum menunjukkan langkah nyata.

Menurut Tri, publik masih menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus yang menjadi perhatian luas.

Tri juga menyinggung informasi sebelumnya mengenai penetapan tersangka. Namun, ia menilai informasi itu belum diikuti tindakan lanjutan yang jelas.

“Sampai hari ini, kami melihat belum ada tindakan penahanan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Lampung terhadap perkembangan penanganan perkara, sehingga publik bertanya-tanya apakah benar pernyataan Dirkrimsus tersebut sudah ada penetapan tersangka,” ujar Tri Rahmadona, Senin (27/4/2025).

Pernyataan itu menegaskan adanya dorongan agar aparat meningkatkan keterbukaan informasi. Menurut Permahi Lampung, kejelasan proses hukum akan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kasus tambang emas ilegal sendiri menjadi perhatian karena berkaitan dengan penegakan hukum dan pengawasan sumber daya alam. Karena itu, masyarakat menanti langkah yang tegas.

Transparansi Dinilai Penting

Permahi Lampung menilai transparansi menjadi unsur penting dalam setiap penanganan perkara. Keterbukaan dapat mencegah spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat, menurut mereka, membutuhkan informasi resmi. Informasi itu penting agar publik mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Selain itu, keterbukaan juga menunjukkan keseriusan aparat. Jika aparat menyampaikan perkembangan secara berkala, kepercayaan publik akan terjaga.

Permahi Lampung menilai komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, minim informasi sering memunculkan keraguan.

Soroti Dugaan Jaringan Penadah

Selain menyoroti lambannya proses hukum, Permahi Lampung juga menyinggung dugaan jaringan penadah hasil tambang ilegal. Mereka menilai penanganan perkara belum menyentuh seluruh pihak terkait.

Tri menyebut adanya dugaan keterlibatan toko emas dalam rantai distribusi hasil tambang ilegal. Dugaan itu, menurutnya, perlu didalami secara serius.

Menurut Tri, pemilik toko emas berinisial JSR diduga kuat berperan sebagai penadah. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka terhadap pihak tersebut.

Permahi Lampung menilai aparat perlu menelusuri alur distribusi hasil tambang. Langkah itu penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Mereka menilai penegakan hukum harus menyasar seluruh rantai kegiatan ilegal. Mulai dari penambangan, distribusi, hingga pihak yang menikmati hasil.

Jika aparat hanya menindak sebagian pihak, maka persoalan dinilai tidak akan selesai. Karena itu, mereka meminta pengusutan lebih luas.

Minta Mabes Polri Turun Langsung

Permahi Lampung meminta Mabes Polri turun langsung menangani kasus tersebut. Mereka berharap penanganan berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

Tri menilai kasus itu memiliki indikasi jaringan besar. Karena itu, ia meminta penyelidikan tidak berhenti pada satu lapisan saja.

“Kami mendesak Mabes Polri turun langsung. Kasus ini memiliki indikasi jaringan besar hingga ke pusaran oknum anggota partai politik. Tidak boleh ada kesan lambat atau tebang pilih dalam penanganannya,” lanjut Tri.

Pernyataan itu menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Permahi Lampung meminta aparat bekerja profesional dan independen.

Mereka juga menegaskan pentingnya keadilan dalam proses hukum. Setiap pihak yang terlibat harus diproses sesuai aturan.

Publik Menunggu Langkah Nyata

Sebelumnya, aparat menyampaikan adanya sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal Way Kanan. Namun, masyarakat masih menunggu tindakan konkret.

Publik menanti proses lanjutan seperti penahanan, pendalaman perkara, dan pengembangan jaringan. Langkah itu dianggap penting untuk menunjukkan keseriusan penanganan.

Kasus pertambangan ilegal sering menjadi sorotan karena berdampak luas. Selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga dapat memicu persoalan lingkungan dan sosial.

Karena itu, penanganan menyeluruh sangat dibutuhkan. Aparat perlu memastikan proses hukum berjalan tegas dan konsisten.

Masyarakat juga berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak.

Permahi Lampung Akan Mengawal Kasus

Permahi Lampung menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kasus ini. Mereka ingin proses hukum berjalan terbuka dan tuntas.

Organisasi itu menilai pengawasan publik penting dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat. Dengan pengawasan, aparat diharapkan bekerja maksimal.

Permahi Lampung juga berharap Mabes Polri dapat memberi kepastian hukum. Mereka meminta penanganan berjalan profesional, adil, dan bebas intervensi.

Desakan tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kasus tambang emas ilegal di Way Kanan. Kini masyarakat menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum.

Harapan terhadap Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di daerah. Publik ingin melihat proses yang terbuka dan berkeadilan.

Permahi Lampung menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus diproses tanpa pengecualian. Mereka berharap aparat segera mengambil langkah tegas.

Dengan proses hukum yang jelas, kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Karena itu, publik kini menunggu perkembangan resmi berikutnya dari aparat.