Integrasi Lampung-In menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi digital. Pemerintah daerah itu menargetkan efisiensi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terhubung antar aplikasi layanan publik di Bandar Lampung.

Rapat Koordinasi Percepat Integrasi Lampung-In

Bandar Lampung, Battikpost.site — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat koordinasi integrasi aplikasi Lampung-In. Rapat berlangsung di ruang kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/02/2026).

Marindo Kurniawan memaparkan arah kebijakan integrasi layanan digital pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya percepatan sinkronisasi sistem antar perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah daerah ingin menghadirkan layanan digital yang lebih sederhana. Masyarakat diharapkan memperoleh akses layanan yang lebih cepat dan praktis.

Karena itu, tim teknis mulai menyiapkan langkah koordinasi lintas perangkat daerah. Tim juga meninjau kesiapan sistem yang sudah berjalan.

Fokus Sinkronisasi Aplikasi Layanan Publik

Pemerintah provinsi kini memusatkan perhatian pada sinkronisasi Lampung-In dengan aplikasi milik Organisasi Perangkat Daerah. Langkah ini penting untuk mengurangi tumpang tindih sistem.

Selanjutnya, pemerintah daerah menentukan dua layanan utama sebagai prioritas integrasi awal. Layanan tersebut meliputi SAIBARA dan SP4N LAPOR.

SAIBARA berfungsi sebagai sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, SP4N LAPOR mendukung pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.

Integrasi dua layanan tersebut diharapkan memperkuat ekosistem layanan digital daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu platform terpadu.

Koordinasi Teknis Antar Programmer

Marindo Kurniawan meminta tim teknis memperkuat koordinasi antar pengembang sistem. Ia menilai komunikasi teknis yang intensif akan mempercepat integrasi aplikasi.

“Jadi intinya, tim pendukung secara teknis silakan berkoordinasi di tingkat programmer sehingga sistem Saibara bisa segera terintegrasi di dalam Lampung-In. Kita ingin layanannya menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat,” ujar Marindo.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan digital. Pemerintah juga ingin memastikan integrasi berjalan tanpa hambatan teknis.

Selain itu, pemerintah daerah mengharapkan kolaborasi aktif antar tim teknologi informasi. Kerja sama itu akan membantu proses pengembangan sistem terpadu.

Diskominfotik dan Inspektorat Perkuat Pertemuan Teknis

Sekretaris daerah juga memberikan arahan khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Ia juga mengarahkan Inspektorat Provinsi Lampung untuk terlibat aktif.

Kedua instansi tersebut akan menggelar pertemuan teknis secara intensif. Pertemuan dijadwalkan berlangsung setiap hari kerja pada pekan berikutnya.

Langkah tersebut bertujuan mempercepat penyelarasan sistem yang akan digabungkan. Pemerintah daerah ingin memastikan integrasi berjalan secara terstruktur.

Selain itu, pemerintah daerah menilai koordinasi rutin akan memperkuat pengawasan teknis. Dengan begitu, setiap proses integrasi dapat dipantau secara langsung.

Integrasi SP4N LAPOR dalam Platform Lampung-In

Pemerintah daerah menempatkan integrasi SP4N LAPOR sebagai fokus utama. Platform tersebut memiliki jangkauan layanan yang luas.

SP4N LAPOR menampung pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Sistem itu juga menghubungkan laporan dari berbagai wilayah.

Selain tingkat provinsi, sistem tersebut mencakup seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Karena itu, integrasi menjadi langkah penting dalam penguatan sistem pelayanan publik.

Pemerintah provinsi ingin menghadirkan akses pengaduan yang lebih praktis. Masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan melalui satu aplikasi terpadu.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan transparansi layanan publik. Integrasi sistem akan membantu pengelolaan data laporan secara lebih terarah.

Lampung-In Menuju Satu Aplikasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tujuan jangka panjang dalam pengembangan Lampung-In. Pemerintah ingin menghadirkan satu platform utama layanan digital.

Langkah tersebut sekaligus mengurangi ego sektoral antar aplikasi perangkat daerah. Selain itu, integrasi data akan menjadi lebih kuat.

Pemerintah daerah percaya bahwa sistem terpadu akan meningkatkan efisiensi kerja birokrasi. Pegawai pemerintah dapat mengakses data dengan lebih cepat.

Selain itu, masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung dari sistem terpadu. Layanan digital yang terintegrasi akan mempercepat proses administrasi.

Marindo Kurniawan menegaskan harapan pemerintah daerah terhadap program tersebut. Ia optimistis integrasi Lampung-In dapat berjalan dengan baik.

“Insya Allah niat baik akan berjalan dengan baik. Kita usahakan ke depan hanya ada satu aplikasi, satu data, dan satu informasi di Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu melalui Lampung-In,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Populer

• Dana Desa Bandar Negeri Diduga Dikorupsi : Tanda Tangan Dipalsukan, Proyek Fiktif Terbongkar !
• Pria di Bandar Lampung Tewas Ditusuk di Depan Bengkel, Polisi Buru Pelaku

Transformasi Digital Jadi Prioritas Pemerintah Daerah

Transformasi digital kini menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah. Pemerintah provinsi terus memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Integrasi Lampung-In menjadi langkah strategis dalam proses tersebut. Platform ini diharapkan menjadi pusat layanan digital pemerintah daerah.

Dengan sistem yang terhubung, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, proses birokrasi juga menjadi lebih efisien.

Ke depan, pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Pemerintah juga akan memastikan integrasi sistem berjalan konsisten.