Wartawan Tubaba Desak Transparansi Anggaran Kominfo dan Evaluasi Pejabat

Aksi Wartawan Tubaba Tuntut Transparansi

Tulang Bawang Barat, Battikpost.site — Wartawan Tubaba yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu turun ke jalan dan menyuarakan kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mereka menggelar aksi damai pada Senin (8/9/2025) dengan membawa poster bertuliskan “Kami Minta APH Periksa Anggaran 2023–2025” dan “Kami Minta Pejabat Kominfo Diganti.” Para jurnalis menegaskan bahwa aksi ini menjadi jeritan hati atas perlakuan yang mereka nilai tidak adil.

Lima Tuntutan Wartawan

Dalam orasi dan pernyataan sikap, wartawan menyampaikan lima tuntutan utama yang mereka anggap penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran publikasi.

1. Wartawan mendesak evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba dan meminta pergantian pejabat yang dinilai gagal.

2. Mereka menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) mengaudit anggaran Kominfo, khususnya penggunaan APBD 2024–2025.

3. Wartawan menagih transparansi sekaligus pemerataan anggaran publikasi agar seluruh media mendapat perlakuan setara.

4. Mereka meminta kejelasan data media yang terdaftar di Kominfo.

5. Mereka menegaskan perlunya keadilan akses bagi seluruh media di Tubaba.

Respons Pemerintah Daerah

Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, turun langsung menemui massa. Ia hadir bersama Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., dan Penjabat Sekda, Perana Putra, S.H., M.H.

“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi.

Penjelasan Kadis Kominfo

Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, menyebut bahwa saat ini terdapat 311 media cetak, siber, dan elektronik yang masuk dalam data Kominfo. Ia menjelaskan sebagian besar media sudah menjalin kerja sama. Namun, ia menambahkan masih ada media yang belum terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi sesuai aturan.

Pernyataan itu memicu pertanyaan baru dari kalangan wartawan. Rico, Korlap aksi, menilai data 311 media sangat janggal.

“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Dari mana seratus media itu tiba-tiba datang? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?” ujarnya.

Wartawan menilai perbedaan data tersebut mempertebal kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran publikasi. Mereka melihat potensi ketidakadilan dalam distribusi anggaran yang seharusnya diberikan secara proporsional kepada semua media.

Lanjutkan Aspirasi ke DPRD

Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor Kominfo, massa bergerak ke kantor DPRD Tubaba. Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, menerima langsung kedatangan mereka.

Dalam pertemuan singkat itu, 10 perwakilan wartawan masuk ke ruang rapat dan menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka menegaskan kembali aspirasi yang sama: evaluasi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran publikasi.

Harapan Wartawan Tubaba

Aksi damai berakhir setelah Wakil Bupati dan DPRD menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi. Meski begitu, para wartawan masih menyimpan keraguan. Mereka berharap aspirasi yang telah mereka suarakan tidak berhenti sebagai janji, melainkan berubah menjadi langkah nyata.

Wartawan Tubaba menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan segelintir pihak, melainkan demi keadilan seluruh media. Mereka percaya, dengan transparansi dan tata kelola yang baik, media dapat berperan lebih optimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. (Redaksi).