Aliansi Lampung Melawan Desak 10 Tuntutan Disampaikan Gubernur ke Presiden

BANDAR LAMPUNG BattikPost Site – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan kembali menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025). Mereka mendesak agar sepuluh tuntutan yang telah dirumuskan bersama segera disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Gubernur Lampung.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat dalam aksi ini bukan hanya kepentingan mahasiswa, melainkan suara masyarakat Lampung. Salah satu poin krusial adalah desakan agar pemerintah melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) sesuai instruksi DPR RI.

“Kami tidak bermaksud mengusik investasi, namun perusahaan wajib patuh pada aturan yang berlaku di Lampung,” tegas Ammar di hadapan ribuan massa aksi.

Komitmen Gubernur

Di tengah aksi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung menemui peserta aksi. Duduk lesehan bersama mahasiswa dan masyarakat, Mirza berkomitmen membawa aspirasi tersebut secara langsung ke Presiden.

“Sebagai Gubernur, saya akan membawa aspirasi ini langsung kepada Presiden,” ujar Mirza, disaksikan Kapolda Lampung serta Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten II.

Tak hanya itu, Gubernur Mirza bahkan ikut membacakan sepuluh tuntutan Aliansi Lampung Melawan, di antaranya:

1. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR.
3. Peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.
4. Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah.
5. Restrukturisasi partai politik yang kadernya terlibat di eksekutif maupun legislatif.
6. Reformasi Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta evaluasi total kinerja Polda Lampung.
7. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
8. Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Melaksanakan reformasi agraria dan pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha di Lampung.

Tuntutan Menyentuh Isu Nasional dan Lokal

Tuntutan mahasiswa tidak hanya menyasar kebijakan nasional, tetapi juga persoalan lokal yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Isu agraria, pendidikan, kesehatan, hingga reformasi kepolisian menjadi sorotan utama.

Aliansi menilai, pemerintah harus segera merespons karena persoalan ini menyangkut keberlangsungan hidup rakyat Lampung. Ammar menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa, bukan sekadar unjuk rasa biasa.

Aksi Damai dengan Pesan Persatuan

Meski berlangsung dengan massa besar, aksi berjalan damai dan tertib. Mahasiswa duduk bersama pejabat daerah, mendengarkan pembacaan tuntutan, hingga berikrar menjaga kondusivitas daerah.

Aksi ditutup dengan kesepakatan bahwa mahasiswa dan pemerintah daerah akan terus mengawal tuntutan hingga sampai ke Presiden Prabowo. Ribuan peserta aksi membubarkan diri dengan tertib sambil menunggu langkah nyata pemerintah pusat.

“Kami akan tetap mengawal, sampai benar-benar ada tindak lanjut dari pemerintah pusat,” tegas Ammar.

Dengan adanya komitmen Gubernur Lampung, Aliansi Lampung Melawan berharap suara masyarakat tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan benar-benar sampai ke meja Presiden dan direspons dengan kebijakan nyata.(Karim)