Warga Buay Bulan Udik Desak Pemkab Tubaba Mediasi PTPN I

Warga Buay Bulan Udik mendesak Pemkab Tulang Bawang Barat mempercepat mediasi dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang, Rabu, 12 Agustus 2026. Massa menyampaikan aspirasi terkait HGU, CSR, serta kepentingan masyarakat adat melalui pemerintah dan DPRD Tubaba.

Warga Minta Pemkab Percepat Mediasi

Tubaba, Battikpost.site — Ribuan warga yang tergabung dalam Buay Bulan Udik Bersatu mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Tubaba dan DPRD Tubaba.

Massa menyampaikan aspirasi pada Rabu, 12 Agustus 2026. Mereka meminta pemerintah daerah segera mempertemukan masyarakat adat Buay Bulan Udik dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang.

Masyarakat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat adat dan perusahaan.

Warga berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog antara kedua pihak. Mereka juga meminta pemerintah mengawal proses penyelesaian secara transparan.

Aksi tersebut turut menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Warga kemudian menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah.

• Massa Soroti Persoalan HGU

Salah satu tuntutan warga berkaitan dengan perpanjangan Hak Guna Usaha atau HGU.

Massa meminta pemerintah tidak memberikan perpanjangan HGU sebelum masyarakat memperoleh kejelasan mengenai berbagai persoalan yang mereka perjuangkan.

Warga juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut secara terbuka. Mereka ingin seluruh kepentingan masyarakat mendapat perhatian dalam proses penyelesaian.

Selain persoalan HGU, massa menyoroti manfaat keberadaan perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Warga mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar. Mereka juga meminta perusahaan menjalankan kewajiban melalui berbagai program tanggung jawab sosial.

Masyarakat turut menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR. Mereka menilai program tersebut belum memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat sekitar.

Pemkab Tubaba Janji Fasilitasi Pertemuan

Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah menerima perwakilan massa di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas tuntutan masyarakat serta langkah pemerintah dalam mencari penyelesaian.

Nadirsyah menyatakan pemerintah daerah akan berada bersama masyarakat dalam proses tersebut. Ia juga mendukung penyelesaian persoalan melalui dialog dan mediasi.

Namun, Nadirsyah mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia meminta warga menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Saya akan memberikan dukungan penuh terhadap warga Buay Bulan Udik Bersatu,” kata Nadirsyah seusai pertemuan.

Baca Juga Berita Populer

• Dana Desa Bandar Negeri Diduga Dikorupsi : Tanda Tangan Dipalsukan, Proyek Fiktif Terbongkar !
• Pria di Bandar Lampung Tewas Ditusuk di Depan Bengkel, Polisi Buru Pelaku

Nadirsyah mengatakan Pemkab Tubaba akan memfasilitasi keinginan masyarakat. Pemerintah akan mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan.

Ia juga menyebut pemerintah akan mengundang sejumlah pihak dalam pembahasan tersebut. Langkah itu bertujuan membuka ruang penyelesaian secara menyeluruh.

“Secepatnya kita akan mengadakan rapat besar dengan semua pihak, seperti BPN, Polres, pihak perusahaan, warga Buay Bulan Udik dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Pemerintah daerah melalui pertemuan tersebut menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga. Masyarakat kini menunggu realisasi agenda pertemuan lintas pihak tersebut.

DPRD Tubaba Siapkan RDP

Usai menemui pemerintah kabupaten, massa bergerak menuju Kantor DPRD Tubaba. Mereka kembali menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif daerah.

Ketua Komisi I DPRD Tubaba Yantoni menerima perwakilan masyarakat. Ia kemudian menyampaikan sikap DPRD terkait persoalan yang masyarakat sampaikan.

Yantoni mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Bupati Tubaba. Koordinasi tersebut akan membahas langkah pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

DPRD juga menyatakan kesiapan untuk mengawal proses penyelesaian. Lembaga legislatif tersebut ingin ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat dengan perusahaan.

“Kita akan berkoordinasi dengan Bupati, sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan ini. Apabila tidak terselesaikan, kita akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP),” ujar Yantoni.

Yantoni menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia menyebut posisi DPRD sebagai wakil rakyat harus mendorong penyelesaian persoalan warga.

Apabila pemerintah daerah tidak menemukan penyelesaian, DPRD akan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Kita ini wakilnya masyarakat, artinya kita harus berbuat. Bila pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan, DPRD akan mengambil alih untuk berjuang bersama masyarakat,” tegasnya.

Warga Beri Tenggat Waktu Tujuh Hari

Juru Bicara Buay Bulan Udik Bersatu, Aswar, kembali menegaskan tuntutan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah segera menunjukkan langkah nyata setelah aksi tersebut.

Aswar mengatakan masyarakat ingin pemerintah mempertemukan masyarakat adat Buay Bulan Udik dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang.

Masyarakat memberikan waktu tujuh hari kepada pemerintah daerah. Tenggat tersebut menjadi kesempatan pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam memfasilitasi mediasi.

Aswar menyebut masyarakat akan mempertimbangkan langkah hukum jika pemerintah tidak menunjukkan perkembangan. Warga juga akan melihat keseriusan pemerintah dalam mempertemukan kedua pihak.

“Dalam waktu tujuh hari apabila tuntutan kami untuk mediasi tidak ada langkah dan titik temu, kami akan melakukan langkah-langkah hukum,” kata Aswar.

Meski begitu, Aswar melihat hasil pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai perkembangan positif. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan kesediaan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Masyarakat kini menunggu realisasi komitmen pemerintah. Warga berharap pemerintah segera menggelar pertemuan bersama seluruh pihak terkait.

• Masyarakat Tunggu Langkah Konkret

Warga Buay Bulan Udik menginginkan proses mediasi tidak berhenti pada pertemuan formal. Mereka meminta pemerintah menghadirkan penyelesaian yang jelas dan terukur.

Masyarakat juga berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Mereka ingin pemerintah memastikan proses tersebut berjalan secara terbuka.

Tuntutan masyarakat mencakup persoalan HGU, CSR, serta kepentingan masyarakat adat. Warga meminta pemerintah menghadirkan kepastian melalui proses mediasi bersama perusahaan.

Pemkab Tubaba kini menghadapi tenggat tujuh hari dari masyarakat. Perkembangan proses mediasi akan menentukan langkah berikutnya yang masyarakat pilih.

DPRD Tubaba juga menyatakan kesiapan mengambil langkah melalui RDP. Langkah tersebut dapat berjalan jika pemerintah daerah belum menemukan penyelesaian.

Masyarakat berharap seluruh pihak segera duduk bersama. Mereka menginginkan proses tersebut menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat adat Buay Bulan Udik.