Renovasi SD Ambruk Dimulai, Gubernur Pramono Diminta Evaluasi Kadis Pendidikan Nahdiana yang Bikin Malu

Renovasi SD Ambruk di SDN 09 Kebayoran Lama Selatan mulai berjalan pada awal September 2026. Langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendapat apresiasi. Namun, Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) meminta gubernur mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, karena menilai pengawasan fasilitas pendidikan masih lemah.

FSPI Apresiasi Langkah Gubernur Pramono

Jakarta, Battikpost.site — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memulai pembangunan kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan. Sekolah itu sempat ambruk dan terbengkalai selama dua tahun.

FSPI menyambut langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat. Organisasi itu menilai pembangunan kembali sekolah menjadi kebutuhan mendesak bagi siswa.

Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi Tanjung, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan fasilitas pendidikan. Ia menilai pemeliharaan rutin harus menjadi prioritas agar kerusakan tidak berkembang menjadi risiko besar.

“Ini menjadi sebuah catatan bagi kami. Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan rutin fasilitas pendidikan. Dengan begitu, kerusakan bangunan dapat diketahui dan ditangani lebih dini sehingga kejadian sekolah ambruk tidak terulang di masa mendatang,” ujar Zuhelmi dalam keterangannya.

Pentingnya Perbaikan Sistem Pengawasan

FSPI menilai kondisi sekolah yang terbengkalai selama dua tahun menunjukkan adanya kelemahan pengawasan. Organisasi itu meminta pembenahan sistem di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menurut Zuhelmi, pemerintah harus memantau kondisi bangunan sekolah secara berkala. Langkah tersebut dapat mencegah kerusakan yang membahayakan siswa.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi perhatian utama. Proses belajar membutuhkan fasilitas yang aman dan layak.

“Kami sangat menyayangkan apabila persoalan bangunan sekolah yang sudah ambruk dapat berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian yang cepat dan konkret. Ini bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi menyangkut keselamatan siswa dan keberlangsungan proses pendidikan,” tegasnya.

Minta Pengawasan Pembangunan Berjalan Ketat

FSPI meminta seluruh proses pembangunan berlangsung secara terbuka. Organisasi itu juga meminta pengerjaan mengikuti target waktu yang telah ditetapkan.

Gubernur Pramono menyatakan pembangunan mulai pada awal September 2026. Target penyelesaian berada di kisaran 10 bulan hingga maksimal 12 bulan.

FSPI mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada seremoni. Organisasi itu meminta pengawasan menyeluruh selama proyek berlangsung.

“Kami tentu mengapresiasi ketika gubernur menepati janjinya untuk memulai pembangunan pada awal September. Tetapi pembangunan ini jangan berhenti pada seremoni atau pencitraan. Harus ada pengawasan yang ketat agar dapat selesai sesuai target, sekitar 10 bulan atau paling lambat 12 bulan,” katanya.

Transparansi dan Kualitas Konstruksi

FSPI meminta setiap tahapan pembangunan berjalan secara transparan. Organisasi itu juga menuntut kualitas konstruksi memenuhi standar yang berlaku.

Menurut organisasi tersebut, pengawasan yang kuat dapat menjaga mutu pekerjaan. Langkah itu juga membantu memastikan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi siswa.

FSPI Soroti Peran Dinas Pendidikan

FSPI mempertanyakan langkah Dinas Pendidikan selama dua tahun setelah bangunan sekolah ambruk. Organisasi itu menilai penyelesaian baru terlihat setelah persoalan mendapat perhatian publik.

Zuhelmi menegaskan birokrasi harus bergerak lebih cepat. Ia menilai instansi terkait perlu mendeteksi masalah sejak awal.

“Pertanyaan kami sederhana, selama dua tahun sejak bangunan itu ambruk, apa peran Kepala Dinas Pendidikan? Mengapa penyelesaiannya baru terlihat serius setelah persoalan ini mendapat perhatian publik dan ramai diberitakan media?” ujarnya.

Respons Tidak Boleh Menunggu Sorotan Publik

FSPI menilai penanganan persoalan pendidikan tidak boleh menunggu tekanan masyarakat. Organisasi itu meminta pemerintah bertindak lebih cepat ketika menemukan potensi masalah.

Menurut Zuhelmi, langkah antisipasi dapat mencegah kerugian lebih besar. Pendekatan itu juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

Desak Evaluasi Kinerja Nahdiana

FSPI mendesak Gubernur Pramono melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Organisasi itu menilai evaluasi penting untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan lebih baik.

“Gubernur DKI Jakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh persoalan pendidikan dapat diatasi dengan cepat dan semestinya,” ujar Zuhelmi lagi.

Zuhelmi menyebut evaluasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Ia meminta gubernur mengambil langkah tegas apabila menemukan kelalaian atau lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai kelalaian kinerja seperti ini terus berulang sehingga pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta,” lanjutnya.

FSPI Kawal Proyek Hingga Rampung

FSPI menyatakan komitmennya mengawal pembangunan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan hingga selesai. Organisasi itu ingin siswa segera kembali menggunakan fasilitas belajar yang aman dan layak.

Zuhelmi mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil Gubernur Pramono. Ia berharap Dinas Pendidikan membuktikan kinerja profesional sepanjang proses pembangunan berlangsung.

“Kami akan mengawal proses ini. Gubernur sudah mengambil langkah konkret dan itu patut diapresiasi. Sekarang Dinas Pendidikan harus membuktikan bahwa mereka mampu bekerja secara profesional, bukan sekadar tampil ketika persoalan sudah menjadi sorotan publik,” pungkas Zuhelmi. (**).