Lampung Ditegaskan sebagai Lumbung Pangan Nasional, Pemerintah Targetkan Swasembada Beras 2 Tahun
- account_circle orba battik
- calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
- print Cetak
Battikpost.site, Bandar Lampung – Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dalam diskusi publik bertema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar pada peringatan HUT ke-55 PWI Lampung, Rabu (28/5/2025), di Hotel Grand Mercure.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam dua tahun ke depan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
“Alhamdulillah, hari ini stok beras kita 3,9 juta ton. Tahun lalu kita impor 3,8 juta ton. Artinya, sampai tahun depan Insya Allah kita tidak impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan.
Baca Juga Terbaru
Zulkifli juga menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan penyederhanaan birokrasi dan keberpihakan kepada petani, termasuk menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dengan kadar air 28–30%.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, menyampaikan potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa Lampung adalah:
Baca Juga Berita Populer
- Peringkat ke-2 produksi padi di Sumatra (2,79 juta ton/tahun)
- Peringkat ke-3 nasional produksi jagung (2,78 juta ton/tahun)
- Produsen utama ubi kayu nasional (7,90 juta ton/tahun)
“Data ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Lampung adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional,” ujar Sulpakar.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menegaskan peran pers dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan menyoroti tantangan seperti perlunya modernisasi mesin penggilingan padi (milling unit).
“Mesin tua menghasilkan rendemen hanya 60% dari 100 kg gabah. Sementara petani harus membeli gabah Rp6.500 per kg. Ini tidak seimbang,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memberikan kredit lunak untuk modernisasi mesin penggilingan. Selain itu, ia menyoroti ketimpangan penerimaan PPh 21, di mana banyak perusahaan membayar pajak di DKI Jakarta meski beroperasi di Lampung, mengurangi kontribusi terhadap APBD Provinsi Lampung.
Diskusi ini memperkuat pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan pertanian sebagai fondasi ekonomi desa dan sumber kesejahteraan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
- Penulis: orba battik
