Saibara Percepat Digitalisasi Retribusi Daerah di Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan aplikasi Saibara untuk mempercepat digitalisasi retribusi daerah. Acara peresmian berlangsung di Stadion Pahoman. Gubernur Lampung memimpin peluncuran tersebut melalui prosesi pemukulan gong sebagai tanda dimulainya integrasi layanan retribusi berbasis digital.

Aplikasi Saibara dan Upaya Transformasi Layanan Publik

Bandar Lampung, Battikpost.site —- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda menghadirkan Saibara sebagai sistem terpadu retribusi daerah. Pemerintah menetapkan aplikasi ini sebagai platform pembayaran non-tunai yang memudahkan masyarakat. Selain itu, pemerintah menilai Saibara sebagai tonggak penting digitalisasi retribusi daerah.

Pemerintah menyelenggarakan peluncuran Saibara pada Senin, 24 November 2025. Kegiatan berlangsung di halaman kolam renang Stadion Pahoman, Bandarlampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin peresmian tersebut. Ia membuka acara melalui prosesi pemukulan gong.

Gubernur menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu, ia menilai Saibara sebagai lompatan besar. Pemerintah sebelumnya memakai sistem manual yang terpisah. Saibara kemudian menyatukan semua layanan dalam satu mekanisme digital yang efisien.

“Melalui Saibara, kita bergerak dari sistem lama yang fragmentaris menuju satu aplikasi terintegrasi yang mencatat penetapan, pembayaran hingga pelaporan secara cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Gubernur menambahkan bahwa modernisasi ini berperan penting dalam tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan mekanisme akuntabel untuk memperkuat pelayanan publik. Selain itu, ia memastikan bahwa seluruh transaksi dapat tercatat secara real time.

Pemerintah Provinsi Lampung mengelola berbagai jenis retribusi. Pemerintah mengatur retribusi pelelangan ikan, jasa kepelabuhanan, tempat wisata, fasilitas olahraga, dan sejumlah layanan usaha. Pemerintah kemudian memasukkan seluruh layanan tersebut ke ekosistem Saibara melalui tahapan bertahap.

Selain itu, Gubernur mengeluarkan empat instruksi khusus. Ia meminta seluruh OPD segera melakukan migrasi data. Ia juga meminta peningkatan pemahaman petugas lapangan. Instruksi lain menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, ia meminta percepatan perpindahan transaksi secara penuh ke sistem digital.

“Launching bukanlah akhir, melainkan awal. Implementasi adalah kunci,” tegasnya.

Peran Bapenda dan Penguatan Tata Kelola Retribusi

Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan tujuan utama pengembangan Saibara. Ia menilai aplikasi ini memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Ia juga menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sistem yang cepat dan pasti untuk seluruh transaksi retribusi.

“Saibara hadir untuk menciptakan good governance di sektor pendapatan. Masyarakat kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap layanan pemerintah tanpa harus melalui proses manual yang panjang,” ujarnya.

Baca Juga Berita Populer

• Dana Desa Bandar Negeri Diduga Dikorupsi : Tanda Tangan Dipalsukan, Proyek Fiktif Terbongkar !
• Pria di Bandar Lampung Tewas Ditusuk di Depan Bengkel, Polisi Buru Pelaku

Ia menegaskan kembali bahwa digitalisasi berlangsung bertahap. Pemerintah harus memastikan konsistensi data. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap transaksi dapat terpantau secara konkret.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi digital petugas dan masyarakat. Pemerintah menilai bahwa edukasi publik sangat penting. Dengan demikian, seluruh pihak memahami mekanisme pembayaran digital.

Dukungan Bank Indonesia terhadap Percepatan Digitalisasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan apresiasi. Ia menilai Saibara sebagai komponen penting transformasi digital. Selain itu, ia menyebut aplikasi ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Saibara bukan hanya aplikasi, tetapi fondasi penting dalam membangun ekosistem transaksi digital pemerintah. Ini akan memperkuat transparansi, meminimalkan kebocoran, dan meningkatkan efisiensi aliran dana,” kata Bimo.

Ia menjelaskan bahwa transaksi non-tunai memberikan sejumlah manfaat. Setiap rupiah retribusi tercatat dengan jelas. Selain itu, dana tersebut langsung masuk ke kas daerah. Pemerintah kemudian menyalurkan kembali dana publik dalam bentuk layanan yang lebih baik.

Bank Indonesia, Pemprov Lampung, dan Bank Lampung terus menjalin sinergi. Ketiga pihak berupaya mengedukasi masyarakat. Mereka juga memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai dalam setiap transaksi retribusi.

Implementasi Awal dan Pengujian Sistem Saibara

Pemerintah melakukan uji coba Saibara pada dua lokasi. Pemerintah menguji aplikasi di Kolam Renang Pahoman. Gubernur meninjau lokasi tersebut secara langsung. Selain itu, pemerintah menguji aplikasi di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan melalui video conference.

Beberapa warga mencoba penggunaan Saibara. Mereka menyampaikan kesan positif. Saibara menyediakan beberapa metode pembayaran. Masyarakat dapat memakai QRIS, virtual account, dan dompet digital. Selain itu, sistem tersebut memproses transaksi dengan cepat dan efisien.

Pemerintah menilai keberhasilan uji coba tersebut sebagai langkah awal. Pemerintah kemudian mendorong percepatan perluasan layanan. Selain itu, pemerintah mengajak seluruh OPD untuk memperkuat komitmen digitalisasi.

Saibara dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peresmian Saibara menjadi langkah strategis bagi Pemprov Lampung. Pemerintah hendak memperkuat pendapatan asli daerah melalui tata kelola yang lebih baik. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan daya saing daerah melalui percepatan transformasi layanan digital.

Pemerintah menargetkan seluruh OPD segera melakukan perpindahan penuh menuju transaksi digital. Pemerintah menilai sistem ini lebih aman, efisien, dan transparan. Selain itu, pemerintah percaya bahwa digitalisasi memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik.

Pada akhirnya, Saibara membawa perubahan besar dalam mekanisme retribusi. Pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih rapi. Selain itu, pemerintah dapat memantau kinerja OPD secara lebih efektif. Dengan demikian, pengelolaan PAD dapat berjalan lebih optimal. (Red).