Sidak SPBU Lampung Temukan QR Code Tak Sesuai

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan melakukan sidak SPBU Lampung pada Jumat, 9 Oktober 2026. Mereka mengecek pelayanan, antrean, QR Code, serta distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

Sidak SPBU Lampung Soroti Antrean Solar

Bandar Lampung, Battikpost.site — Sidak berlangsung di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dan Rajabasa, Bandar Lampung. Gubernur Mirza dan Putri memantau langsung proses pelayanan kepada konsumen.

Tim menemukan sejumlah persoalan saat pemeriksaan berlangsung. Persoalan tersebut mencakup ketidaksesuaian QR Code dengan STNK, antrean panjang, serta durasi pengisian solar.

Petugas juga menemukan kendaraan yang menyimpan tiga hingga empat tangkapan layar QR Code. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

• Stok BBM Masih Aman

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan antrean panjang tidak muncul akibat kekurangan stok BBM. Ia memastikan persediaan BBM masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Yang pertama, saya sangat bersyukur kuota ini bukan karena kekurangan BBM. Stok BBM aman,” ujar Mirza usai meninjau SPBU di Rajabasa.

Mirza menyebut peningkatan jumlah kendaraan turut memperpanjang antrean solar. Menurutnya, kenaikan jumlah kendaraan mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.

“Biasanya kita menangani jumlah mobil yang tidak seperti sekarang, naik hampir 20 sampai 30 persen. Jadi, ini yang harus kita sesuaikan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong perbaikan sistem pelayanan pada SPBU. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Mirza menekankan tiga aspek utama dalam pembenahan pelayanan. Ketiganya mencakup SOP, pencegahan kecurangan, dan ketepatan penerima subsidi.

“Yang pertama kita benahi SOP-nya, kedua jangan sampai ada fraud atau kecurangan, ketiga yang berhak harus mendapatkan subsidi,” tegasnya.

Pengisian Solar Bisa Capai 20 Menit

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti lamanya proses pengisian solar. Ia bersama Mirza menguji langsung durasi pengisian kendaraan.

Pengujian tersebut menyasar kendaraan yang mengisi sekitar 40 hingga 45 liter solar. Putri menilai proses ideal seharusnya berlangsung sekitar lima menit.

“Tadi bahkan dites sendiri oleh saya dan Pak Gubernur. Kalau efektif dan efisien, proses pengisian untuk satu kendaraan tidak sampai lima menit untuk yang mengisi 40 liter. Untuk kendaraan 40 sampai 45 liter, itu sebetulnya lima menit. Tapi di dua SPBU yang kami datangi, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit,” ungkap Putri.

Putri menyebut jumlah operator ikut memengaruhi kecepatan pelayanan. Ia menemukan satu operator harus menangani beberapa kendaraan sekaligus.

“Kenapa? Ternyata satu station, operatornya itu hanya satu. Padahal yang dilayani bisa dua sampai empat mobil sekaligus. Jadi operatornya bolak-balik kiri ke kanan, kiri ke kanan. Tidak efektif, sehingga lama menunggunya,” jelasnya.

Pemeriksaan QR Code dan STNK Jadi Sorotan

Putri juga menyoroti waktu pemeriksaan QR Code dan STNK. Petugas melakukan pemeriksaan ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser.

Putri menilai petugas dapat melakukan pemeriksaan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian. Ia menyebut marshal dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan tersebut.

“Terus juga pengecekan QR dengan STNK itu dilakukannya saat mobil sudah terparkir di depan. Padahal itu bisa juga dilakukan oleh marshal. Jadi sebelum masuk ke sini, harus dicek dulu. Tadi bahkan kami temukan ada yang tidak sesuai,” ujarnya.

Tim juga menemukan penggunaan QR Code dalam bentuk cetakan dan tangkapan layar. Putri menilai pola tersebut dapat memperbesar risiko penyalahgunaan.

Ia menemukan satu kendaraan membawa tiga hingga empat tangkapan layar QR Code. Kondisi itu mendorong Putri meminta penggunaan QR Code langsung melalui aplikasi.

“Tadi satu mobil capture-nya ada tiga, ada empat. Karena itu, saya memberikan saran agar QR Code jangan diprint. Kalau dicetak, satu mobil bisa membawa berapa QR. Begitu juga dengan screen capture. Seharusnya langsung dari aplikasi MyPertamina untuk mengecilkan potensi fraud,” katanya.

Tim sidak juga menemukan kendaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut mengantre solar. Tim belum memperoleh penjelasan mengenai status kendaraan tersebut sebagai penerima BBM bersubsidi.

91 SPBU Lampung Mendapat Teguran

Putri mengatakan pihaknya telah menyampaikan berbagai temuan kepada Pertamina Patra Niaga. Ia meminta pihak terkait memperkuat pengawasan dan memperbaiki pelayanan SPBU.

Putri juga meminta pengelola SPBU menyesuaikan jumlah operator dengan kebutuhan pelayanan. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi waktu tunggu kendaraan.

Menurut Putri, pihak terkait telah menegur 91 SPBU di Lampung. Teguran tersebut berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

“Kita di Komisi XII juga aktif melakukan rapat berkala dengan BPH Migas untuk pengawasan. Sebetulnya banyak juga kasus yang sudah ditindaklanjuti. Untuk di Lampung sendiri saja, 91 SPBU sudah dilakukan peneguran,” katanya.

Komisi XII DPR RI juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas. Koordinasi tersebut membahas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di berbagai wilayah.

Kuota Solar Bersubsidi Capai 80 Persen

Putri turut menyoroti tingkat penggunaan kuota BBM bersubsidi. Ia menyebut penyerapan kuota solar telah mencapai sekitar 80 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan tambahan agar pasokan tetap mencukupi.

“Penambahan kuota nanti pasti akan dikaji karena memang kuotanya sudah 80 persen yang terpakai. Nanti untuk antisipasi Nataru, jangan sampai agak kekurangan. Mungkin nanti kita kaji lagi,” ujarnya.

Putri mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi. BPH Migas selanjutnya akan mengkaji usulan tersebut berdasarkan kebutuhan BBM nasional.

Sidak SPBU Lampung menunjukkan sejumlah persoalan dalam pelayanan dan distribusi BBM bersubsidi. Pemeriksaan QR Code, kesesuaian STNK, jumlah operator, serta antrean menjadi perhatian utama.

Pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pelayanan. Perbaikan sistem juga penting agar BBM bersubsidi mencapai masyarakat yang berhak.

• Pengawasan Distribusi BBM Perlu Diperkuat

Temuan sidak menunjukkan pengawasan tidak hanya menyangkut ketersediaan BBM. Sistem pemeriksaan kendaraan dan QR Code juga membutuhkan perhatian.

Pengelola SPBU perlu memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan. Penambahan operator juga dapat membantu mempercepat pelayanan ketika volume kendaraan meningkat.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama pihak terkait dapat menggunakan hasil sidak sebagai bahan evaluasi. Langkah tersebut penting untuk memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.