Kemenag Lampung Barat Klarifikasi Anggaran, Sisa Rp2 Miliar Kembali ke Negara
- account_circle orba battik
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Barat menjelaskan pengelolaan anggaran tahun 2025–2026 setelah muncul pemberitaan mengenai transparansi keuangan. Pihaknya juga menguraikan penyebab sisa anggaran lebih dari Rp2 miliar kembali ke kas negara.
Kemenag Lampung Barat Berikan Klarifikasi Anggaran
Lampung Barat, Battikpost.site — Koordinator Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Sholihin, menyampaikan penjelasan tersebut melalui keterangan pers pada Kamis (19/11/2026).
Sholihin memberikan klarifikasi sekaligus menggunakan hak jawab atas sejumlah informasi yang sebelumnya beredar melalui beberapa media online.
Dalam keterangannya, Sholihin menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga memaparkan sejumlah komponen anggaran yang masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan instansinya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian menyangkut sisa anggaran tahun 2025. Nilainya mencapai lebih dari Rp2 miliar dan berasal dari alokasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
Menurut Sholihin, pihaknya sebelumnya mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Perencanaan anggaran itu mencakup 204 PNS dan 195 PPPK. Jumlah tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja dalam perencanaan keuangan tahun 2025.
Namun, pelaksanaan pembayaran mengalami perubahan mekanisme. Kantor Wilayah Kementerian Agama mengambil alih pembayaran gaji dan tunjangan kinerja PPPK.
Perubahan mekanisme tersebut berdampak terhadap penyerapan anggaran pada Kankemenag Lampung Barat. Sebab, instansi tingkat kabupaten tidak lagi menggunakan alokasi tersebut untuk membayar tunjangan kinerja PPPK.
Sholihin menjelaskan kondisi tersebut melalui pernyataan berikut.
“Seiring berjalannya waktu pembayaran gaji dan tukin PPPK dibayarkan di Kantor Wilayah. Sehingga dana yang sudah kita anggarkan tidak dapat terserap karena Tukin PPPK dibayar oleh Kanwil,” jelas Sholihin.
-
Sisa Anggaran 2025 Kembali ke Kas Negara
Sholihin menegaskan bahwa sisa anggaran sekitar Rp2 miliar tidak menjadi dana yang mengendap di lingkungan Kankemenag Lampung Barat.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan negara mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara pada akhir tahun anggaran.
Dengan demikian, dana yang tidak terserap akibat perubahan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja PPPK kembali mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara.
Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai keberadaan sisa anggaran tahun 2025. Sholihin mengaitkan jumlah tersebut dengan perubahan pihak yang menangani pembayaran tunjangan kinerja PPPK.
Ia juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara anggaran yang masuk dalam perencanaan dan anggaran yang terealisasi.
Sebab, perubahan mekanisme pembayaran dapat memengaruhi kebutuhan belanja setiap satuan kerja. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan antara alokasi awal dan realisasi akhir tahun.
Penggunaan Anggaran Tahun 2026
Selain menjelaskan sisa anggaran 2025, Sholihin turut memberikan keterangan mengenai penggunaan anggaran tahun 2026.
Ia menyebut beberapa komponen belanja yang mencakup kebutuhan operasional dan penyelenggaraan kegiatan Kankemenag Lampung Barat.
Komponen pertama mencakup belanja pegawai. Pos tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai yang masuk dalam perencanaan anggaran.
Komponen berikutnya mencakup belanja operasional perkantoran. Kebutuhan tersebut menunjang aktivitas administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Kankemenag Lampung Barat.
Selain itu, anggaran tahun 2026 juga mencakup kebutuhan pemeliharaan dan perawatan. Pos tersebut mendukung pemeliharaan fasilitas serta kebutuhan operasional perkantoran.
Sholihin menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan seluruh realisasi belanja berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran mengacu pada alokasi keuangan dalam perencanaan tahun berjalan.
Namun, penjelasan mengenai komponen belanja tersebut juga menjadi bagian dari klarifikasi atas pertanyaan publik. Masyarakat dapat mengetahui kelompok kebutuhan yang masuk dalam penggunaan anggaran tahun 2026.
-
Sholihin Tegaskan Pertanggungjawaban Dokumen
Dalam kesempatan tersebut, Sholihin juga menyinggung aspek pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Ia memastikan bahwa dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran dapat mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana.
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam menjelaskan pelaksanaan anggaran kepada pihak yang membutuhkan informasi.
Sholihin menegaskan hal tersebut melalui pernyataan berikut.
“Semua dokumen realisasi anggaran bisa kami pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan kesiapan pihak Kankemenag Lampung Barat dalam menjelaskan administrasi realisasi anggaran.
Dokumen realisasi anggaran juga memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai penggunaan dana. Melalui dokumen tersebut, pihak terkait dapat menelusuri kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan belanja.
Kemenag Apresiasi Kritik dan Masukan Media
Sholihin berharap klarifikasi tersebut mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia juga ingin penjelasan itu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul setelah sejumlah media memberitakan pengelolaan anggaran Kankemenag Lampung Barat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman publik terhadap pengelolaan keuangan lembaga pemerintah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang menjalankan fungsi kontrol melalui pemberitaan, kritik, dan masukan.
Sholihin menilai peran media memiliki kontribusi penting dalam mendorong perbaikan kinerja lembaga. Kritik dan saran juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Kankemenag Lampung Barat.
Baca Juga Berita Populer
Selain itu, komunikasi antara lembaga pemerintah dan media dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas.
Karena itu, pihaknya berharap insan pers terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Sebaliknya, lembaga pemerintah juga perlu memberikan penjelasan ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Pada akhirnya, Kankemenag Lampung Barat menyampaikan klarifikasi tersebut sebagai bentuk penggunaan hak jawab sekaligus keterbukaan informasi publik.
Penjelasan Sholihin mencakup alasan sisa anggaran tahun 2025 kembali ke kas negara, komponen belanja tahun 2026, serta pertanggungjawaban dokumen realisasi anggaran.
Melalui keterangan tersebut, Kankemenag Lampung Barat berharap masyarakat memperoleh gambaran mengenai mekanisme pengelolaan anggaran di lingkungan instansinya.
- Penulis: orba battik
