Distribusi Solar Subsidi di SPBN Kalianda di Sorot, Nelayan Mengaku Tidak Kebagian

Distribusi solar subsidi Kalianda di SPBN TPI Dermaga Bom menuai sorotan. Nelayan mengaku tidak memperoleh BBM subsidi meski pasokan rutin masuk. Dugaan penyimpangan distribusi dan praktik tidak wajar disebut merugikan nelayan sebagai penerima utama.

Dugaan Penyimpangan Distribusi Solar Subsidi

Kalianda, Battikpost.site — Distribusi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di SPBN kawasan TPI Dermaga Bom menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai praktik penyaluran tidak berjalan sesuai ketentuan.

Nelayan setempat menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh solar subsidi. Mereka menyebut kondisi tersebut berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Informasi yang beredar menyebut SPBN menerima pasokan sekitar 5 kiloliter setiap hari. Pengelola seharusnya menyalurkan seluruh pasokan langsung kepada nelayan hingga habis.

Namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian. Nelayan tidak menerima solar subsidi sebagaimana mestinya.

Nelayan Tidak Mendapatkan Haknya

Nelayan mengaku tidak lagi menikmati kemudahan akses BBM subsidi. Padahal mereka sangat bergantung pada pasokan tersebut untuk melaut.

Sebagian nelayan bahkan harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional mereka.

Oknum tertentu diduga mengarahkan nelayan untuk membeli solar dari pengecer. Harga di tingkat pengecer lebih tinggi dibanding harga subsidi resmi.

Situasi ini menimbulkan beban tambahan bagi nelayan kecil. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk tetap melaut.

Proses Administrasi Tetap Tidak Menjamin

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya memberikan keterangan. Ia menyebut nelayan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

Pengawas SPBN bahkan telah mengumpulkan barcode dan surat jalan milik nelayan. Dokumen tersebut menjadi syarat utama pengambilan solar subsidi.

Namun kelengkapan administrasi tidak menjamin nelayan memperoleh BBM. Mereka tetap tidak mendapatkan solar subsidi.

“Barcode dan surat jalan sudah dikumpulkan, tapi solar tidak didapat. Malah diarahkan oleh oknum untuk beli di pengecer sekitar lokasi,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem distribusi. Nelayan tidak merasakan manfaat meski telah memenuhi aturan.

Dampak Langsung Bagi Nelayan

Masalah distribusi solar subsidi Kalianda berdampak langsung pada kehidupan nelayan. Mereka mengalami kesulitan menjalankan aktivitas melaut.

Biaya operasional meningkat karena harus membeli bahan bakar dengan harga lebih tinggi. Pendapatan nelayan pun terancam menurun.

Warga menyebut kondisi ini terjadi secara luas. Hampir seluruh nelayan mengalami kesulitan yang sama.

“Nelayan sangat dirugikan. Hampir semua tidak mendapatkan pelayanan, padahal semua syarat sudah dipegang pengawas,” tegasnya.

Situasi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat pesisir. Mereka berharap ada perbaikan sistem distribusi.

Dugaan Pungutan dan Praktik Tidak Wajar

Selain masalah distribusi, muncul dugaan pungutan liar. Beberapa nelayan mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan.

Biaya tersebut mencapai sekitar Rp50 ribu untuk memperpanjang barcode. Pihak tertentu diduga menonaktifkan barcode secara berkala.

Praktik tersebut menambah beban bagi nelayan kecil. Mereka harus membayar biaya tambahan untuk mengakses haknya.

Dugaan keterlibatan oknum pegawai SPBN juga mencuat. Hal ini memperkuat indikasi adanya praktik tidak wajar dalam distribusi.

Indikasi Penyelewengan Solar Subsidi

Warga juga mengungkap dugaan penyelewengan distribusi solar. BBM subsidi tidak seluruhnya sampai ke nelayan.

Sebagian solar diduga dialihkan ke pihak lain. Oknum tertentu kemudian menjualnya ke luar daerah.

Wilayah Lampung Timur disebut sebagai salah satu tujuan distribusi tersebut. Praktik ini menyalahi tujuan pemberian subsidi.

“Solar itu tidak semua sampai ke nelayan. Ada yang dibawa keluar dan dijual lagi,” ungkap sumber tersebut.

Kondisi ini memperparah kesulitan nelayan. Mereka kehilangan akses terhadap BBM yang menjadi haknya.

Lemahnya Pengawasan Jadi Sorotan

Masyarakat menilai pengawasan distribusi solar subsidi masih lemah. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyimpangan.

SPBN seharusnya menjadi solusi bagi nelayan. Fasilitas ini hadir untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Oknum tertentu diduga memanfaatkan sistem untuk kepentingan pribadi.

Akibatnya, nelayan kecil tidak mendapatkan manfaat dari program subsidi. Mereka justru menghadapi kesulitan yang semakin besar.

Desakan kepada Pertamina dan Aparat

Masyarakat mendesak pihak terkait untuk segera bertindak. Mereka meminta Pertamina melakukan penelusuran secara menyeluruh.

Aparat penegak hukum juga diminta turun tangan. Penyelidikan diperlukan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Jika terbukti, praktik ini melanggar aturan distribusi BBM subsidi. Tindakan tersebut juga merugikan masyarakat nelayan.

“Kalau ini terus dibiarkan, nelayan kecil yang paling hancur. Kami minta Pertamina jangan tutup mata,” pungkasnya.

Masyarakat berharap ada perbaikan sistem distribusi. Mereka ingin hak nelayan kembali terpenuhi secara adil.