Warga Desak Usut Dugaan Korupsi Kades Purwodadi Simpang

Battikpost.site, Lampung Selatan — Kekecewaan warga terhadap Kepala Desa Purwodadi Simpang, Lamidi S.E., terus meluas setelah dugaan korupsi mencuat ke publik. Netizen menyerukan pengusutan tuntas dan meminta aparat bertindak cepat agar kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat kembali pulih.

Gelombang kritik bermunculan di media sosial. Warga mempertanyakan transparansi pemerintah desa serta efektivitas pengawasan dari Pemkab Lampung Selatan. Mereka juga menyayangkan Musyawarah Desa (Musdes) yang berlangsung secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi warga.

Ega Janitra, warga yang aktif di media sosial, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka di akun Facebook milik nya:

“Bukan tidak ketahuan… Semua masyarakat desa sudah tahu akan hal itu. Tapi untuk menyampaikan suara saja kami tidak bisa… bahkan Musdes selalu tertutup… Yang saya kritik adalah pola kerja dan cara berpikir bapak kepala desa.”

Komentar tersebut disambut oleh warganet lain seperti Hotnida Siagian yang menuliskan, “Mantul!” dan Budi Sil yang menyindir:

 “Menjadi wakil rakyatnya, tapi malah menindas rakyatnya. Kurung aja orang pelanggar hukum.”

Tak hanya itu, Ujang Singe Mendala juga ikut bersuara: 

“Hati-hati, korupsi akan diusut terus. Kalau aparat desa salah menggunakan anggaran, akan dikasih rompi oren.”

Sarman Khan, warga asli Purwodadi Simpang, menyatakan kekecewaan langsung kepada Kades:

 “Saya sebagai warga mu, sangat kecewa pada mu Pak. Karena uang bisa goyahkan iman mu.”

Sementara itu, Kasiyono mengkritik lemahnya penegakan hukum:

“Hukum nggak akan sampai desa Sindang Sari, Tanjung Bintang. Aman-aman wae.”

Kang Lay merespons dengan tegas, “Ya belum aja sampek sana.”

Sorotan Publik Bertabrakan dengan Program 100 Hari

Ironisnya, kasus ini muncul ketika program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan baru saja berakhir. Program tersebut menargetkan transparansi dana desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama.

Namun, realita di lapangan menunjukkan masih lemahnya implementasi. Warga melihat tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola desa, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik dan pengelolaan aset desa.

Desakan Tindakan Tegas dari Pemerintah Daerah

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Lampung Selatan. Warga berharap pemerintah segera memproses laporan dugaan korupsi Kades Purwodadi Simpang agar tercipta efek jera dan kepercayaan terhadap pemimpin desa bisa pulih.

Warga menyuarakan perlunya audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa. Jika aparat berhasil menindak tegas pelanggaran ini, harapan untuk sistem pemerintahan desa yang bersih dan transparan dapat kembali hidup. (Red/Tim).