LANTANG dan Warga Demo di Kejati Lampung, Desak Audit Dugaan Korupsi Anggaran Lampung Utara
- account_circle orba battik
- calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
- print Cetak
Battikpost.site, Bandar Lampung – Puluhan massa dari Lembaga Analisis dan Pantau Anggaran (LANTANG) bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (27/5/2025), menuntut pengusutan dugaan korupsi anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 dan 2024.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua LANTANG, Arapat S.H., diikuti sekitar 50 peserta yang menyuarakan protes terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan! Jika Kejati dan BPK RI diam, kami anggap ikut melindungi pelaku kejahatan anggaran di Lampung Utara,” tegas Arapat dalam orasinya.
Arapat menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari pengawalan serius terhadap penegakan hukum, bukan sekadar aksi spontan. Ia menuntut transparansi dari Kejati Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan.
Menurutnya, pihaknya telah mengantongi data awal yang menunjukkan indikasi rekayasa proyek, pengondisian lelang, hingga kegiatan fiktif dalam pengelolaan dana hibah oleh sejumlah dinas di Lampung Utara.
“Kami akan terus turun ke jalan jika hukum tidak tajam kepada koruptor. Kami menuntut BPK membuka hasil audit investigatif secara terbuka,” katanya lantang.
Dalam aksinya, massa menyerahkan dokumen pernyataan sikap dan bukti awal kepada petugas Kejati Lampung. Aksi ini berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Baca Juga Terbaru
LANTANG menyoroti pengeluaran anggaran yang dinilai janggal, antara lain belanja makanan dan minuman rapat, lembur, perjalanan dinas, serta pengadaan alat tulis kantor di sejumlah dinas seperti BPKAD, Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kominfo Kabupaten Lampung Utara. Total nilainya mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga Berita Populer
“Seluruh item belanja tersebut harus diaudit investigatif dan diproses hukum jika ditemukan pelanggaran,” tegas Arapat. (**).
- Penulis: orba battik
