Perlindungan Pekerja Migran Harus Menjadi Prioritas Negara

Oleh: PRIN ORBA

Pimpinan Redaksi Battikpost

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Mereka menghasilkan devisa negara sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga.

Namun, berbagai persoalan masih membayangi kehidupan para pekerja migran selama bekerja di luar negeri.

Kasus kekerasan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran belum berjalan secara optimal.

Negara harus terus memperkuat sistem perlindungan agar setiap warga negara memperoleh rasa aman saat bekerja di luar negeri.

Pemerintah telah menjalankan berbagai program perlindungan bagi PMI yang menghadapi persoalan. Program tersebut meliputi rehabilitasi sosial, fasilitasi pemulangan, serta pendampingan selama proses pemulihan.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

Namun, perlindungan tidak boleh berhenti setelah pekerja migran kembali ke Indonesia. Pemerintah perlu mengutamakan langkah pencegahan sejak awal.

Edukasi mengenai prosedur kerja yang benar harus menjangkau seluruh calon pekerja migran. Pelatihan juga perlu meningkatkan kemampuan, pengetahuan hukum, dan kesiapan mereka sebelum berangkat.

Pengawasan terhadap perusahaan penempatan harus berjalan secara konsisten. Pemerintah harus memastikan setiap perusahaan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi bagian penting untuk mencegah praktik perekrutan ilegal dan perdagangan orang.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan pekerja migran. Setiap orang perlu lebih berhati-hati saat menerima informasi, terutama melalui media sosial.

Banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dengan menawarkan bantuan dana bagi TKI atau TKW. Modus seperti itu sering berujung pada penipuan dan merugikan calon korban.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan juga perlu membangun sinergi yang kuat.

Kerja sama tersebut akan mempercepat penanganan setiap persoalan yang dialami pekerja migran.

Sistem perlindungan yang baik tidak hanya memberikan bantuan saat terjadi masalah.

Sistem tersebut juga harus mampu mencegah pelanggaran sejak proses perekrutan, keberangkatan, hingga pekerja kembali ke tanah air.

Pendekatan seperti ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan rasa aman bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

Negara harus memandang pekerja migran sebagai aset bangsa yang memiliki hak penuh atas perlindungan.

Mereka bekerja demi meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi negara.

Karena itu, negara wajib menghadirkan pelayanan yang berkualitas, kepastian hukum, serta perlindungan yang menyeluruh.

Dengan komitmen tersebut, pekerja migran Indonesia dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, bermartabat, dan memperoleh hak-haknya di mana pun mereka bekerja.