Pemprov Lampung Tekankan Pentingnya Data Kependudukan untuk Kebijakan

Pemprov Lampung Dorong Pemanfaatan Data Kependudukan

Bandar Lampung, Battikpost.site – Gubernur Lampung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Firsada, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung atas kedisiplinan dan loyalitas mereka dalam menjalankan tugas. Pesan ini disampaikan saat apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang berlangsung di lapangan Korpri, komplek Kantor Gubernur, Senin (4/8/2025).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Gubernur menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

Mengacu pada Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat sebanyak 9.144.263 jiwa.

 “Data kependudukan yang akurat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pembangunan demokrasi,” ujar Gubernur.

Optimalisasi Data untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan

Gubernur mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan data kependudukan secara optimal. Tujuannya agar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Waspada Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan masyarakat mengenai maraknya penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan dinas terkait.

“Diimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpancing untuk menyampaikan data-data pribadi bila tidak jelas pihak yang meminta,” tegasnya.

Baca Juga Berita Populer

• Fadly Alberto Tendang Pemain Dewa United di Laga EPA U-20
• Dana Desa Bandar Negeri Diduga Dikorupsi : Tanda Tangan Dipalsukan, Proyek Fiktif Terbongkar !

Untuk mencegah tindak kejahatan siber terkait data kependudukan, Gubernur menekankan dua poin penting:

1. Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka oleh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak melalui daring.

2. Masyarakat diminta selalu waspada dan tidak membagikan data pribadi yang dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan finansial, atau penyalahgunaan data.

Pemerintah Provinsi Terus Tingkatkan Integritas Data

Gubernur mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga integritas data kependudukan dalam setiap proses pemerintahan dan pelayanan publik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).