Gubernur Lampung Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi Daerah

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemberantasan korupsi melalui penguatan sinergi pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini melibatkan seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sinergi Pemerintah dan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Bandar Lampung, Battikpost.site — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Lampung. Acara tersebut diikuti oleh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan berlangsung di Balai Keratun, lantai 3, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Ketua KPK RI Setyo Budiyanto beserta jajaran yang hadir. Ia menilai kehadiran KPK menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya bersama membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan nasional dalam visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 menekankan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa pembangunan di daerah harus selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional.

“Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas yang sejalan dengan cita-cita nasional. Namun, semua itu tidak akan tercapai tanpa integritas dan komitmen bersama,” tegasnya.

Integritas Jadi Pondasi Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya peningkatan daya saing daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia mencontohkan bahwa sektor pertanian seperti komoditas singkong dan hasil pertanian lain masih menghadapi kendala efisiensi dan produktivitas.

“Daya saing kita harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Menurutnya, integritas menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun dan memperlambat laju pembangunan daerah.

“Keterbatasan fiskal, dinamika ekonomi global, dan tantangan pemerataan pembangunan hanya bisa kita hadapi dengan integritas, kreativitas, dan akuntabilitas,” ujar Gubernur.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh kepala daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kerja sama serta saling mengawasi dalam setiap proses kebijakan publik dan pengelolaan anggaran.

“Integritas harus menjadi budaya bersama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bersatu melawan korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” tutupnya.

Ketua KPK Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

“Kegiatan ini sangat lengkap karena melibatkan kepala daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga lembaga vertikal. Semua bersatu dalam semangat sinergi memberantas korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan secara menyeluruh melalui tiga pendekatan utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Semua aspek harus berjalan simultan. Tidak bisa hanya mengandalkan penindakan tanpa memperkuat pendidikan dan pencegahan,” katanya.

Selain itu, Setyo menegaskan bahwa arahan Presiden RI yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan.

“Kalau Presiden sudah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, maka tugas kita adalah menjalankannya sesuai fungsi masing-masing,” tegasnya.

Dorongan Meningkatkan Integritas Birokrasi

Dalam paparannya, Ketua KPK menyoroti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di angka 37 dari 100 dan menempati peringkat 99 dunia.

“Angka ini menunjukkan masih adanya perilaku koruptif dalam pelayanan publik, perizinan, dan pengelolaan keuangan. Karena itu, integritas birokrasi harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat publik menghindari praktik konflik kepentingan, gratifikasi terselubung, serta jual beli jabatan yang kerap terjadi di daerah.

“Pejabat publik harus bekerja untuk rakyat, bukan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Selain itu, Setyo menekankan bahwa penghargaan kepada ASN seharusnya diberikan berdasarkan prestasi dan kinerja, bukan karena kedekatan atau imbalan finansial.

“Berikan jabatan bagi mereka yang berintegritas dan berprestasi. Itu jauh lebih berharga daripada imbalan uang,” ujarnya.

Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Akuntabilitas

Menutup sambutannya, Setyo mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BPKP, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan Tipikor untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan korupsi.

“Mari duduk bersama, berkoordinasi, dan memastikan akuntabilitas bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas. Selain itu, rapat koordinasi tersebut memperkuat komitmen seluruh pemangku kebijakan di Lampung untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian utama dalam tata kelola pemerintahan.

Upaya kolaboratif antara KPK dan pemerintah daerah diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Akibatnya, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dapat berjalan sejalan dengan semangat transparansi dan tanggung jawab moral.

Pada akhirnya, kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah akan memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan integritas, kerja sama, dan akuntabilitas, cita-cita pemerintahan bersih bukan sekadar slogan, tetapi menjadi budaya nyata dalam kehidupan birokrasi Indonesia. (Red).