BPK Lampung
Bupati Pringsewu Hadiri Penyerahan LKPD 2025 di BPK Lampung
- calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
- 0Komentar
Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, menghadiri penyerahan LKPD 2025 di BPK Lampung, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini melibatkan 14 daerah. Pringsewu mencatat capaian TLHP tertinggi di provinsi dengan persentase 95,04 persen. Penyerahan LKPD 2025 di BPK Lampung Pringsewu, Battikpost.site — Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di […]
Pengadaan Patung Rp1,98 Miliar di Tubaba Disorot, Sejumlah Aset Belum Dimanfaatkan
- calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
- 0Komentar
Pengadaan patung Tubaba dengan anggaran hampir Rp2 miliar pada 2021–2022 menjadi sorotan publik. Sejumlah patung terlihat tidak terawat, mengalami kerusakan, dan belum dimanfaatkan. Kondisi ini tercatat dalam laporan BPK dan memicu perhatian berbagai pihak. Anggaran Pengadaan Patung Tubaba Dua Tahun Tubaba, Battikpost.site — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan patung. Dinas […]
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan
- calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
- 0Komentar
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2025. Gubernur Lampung menyampaikan komitmen tersebut di Bandar Lampung sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pemprov Lampung Terima LHP BPK Semester II 2025 Bandar Lampung, Battikpost.site — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperbaiki tata […]
LSM LANTANG Desak Kajati dan BPK Audit Dugaan Penyimpangan di Balai Prasarana Permukiman Lampung
- calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
- 0Komentar
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah kegiatan di Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung. LSM ini menduga telah terjadi pengondisian proyek yang terstruktur dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan Pengondisian […]
