Pemprov Lampung Tegaskan SPMB 2026 Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen pelaksanaan SPMB Lampung 2026 yang bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Pemprov Lampung bersama Forkopimda serta pemangku kepentingan pendidikan mendeklarasikan komitmen tersebut di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026).

Pemprov Lampung Deklarasikan SPMB Bersih

Lampung, Battikpost.site — Pemerintah Provinsi Lampung mulai menerapkan sistem penerimaan siswa baru yang lebih ketat pada Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif dan akuntabel.

Pemprov Lampung menggelar deklarasi komitmen bersama di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kegiatan itu melibatkan jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala sekolah, serta berbagai stakeholder pendidikan.

Seluruh pihak menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk kesepakatan bersama. Pemerintah ingin memperkuat pengawasan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendidikan di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah juga ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru.

Pemerintah menilai proses penerimaan siswa harus berjalan terbuka dan adil. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan.

Sistem Verifikasi Sekolah Harus Objektif

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico meminta seluruh panitia sekolah menjalankan tugas secara profesional. Ia menekankan pentingnya verifikasi data yang objektif.

“Kami meminta seluruh panitia di sekolah melakukan verifikasi secara objektif dan menjalankan tugas dengan baik. Tidak boleh ada kecurangan,” katanya.

Thomas menegaskan seluruh sekolah wajib menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia sekolah juga harus menghindari segala bentuk pelanggaran selama proses seleksi berlangsung.

Menurut Thomas, pemerintah daerah tidak memberi ruang bagi praktik titip-menitip dalam penerimaan siswa baru. Seluruh peserta harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Ia juga menegaskan penerimaan siswa harus mengutamakan kemampuan dan hasil penilaian objektif. Sekolah tidak boleh menerima siswa melalui jalur khusus yang melanggar aturan.

“Target kita tahun ini adalah ‘No Titip, No Jastip’. Tidak ada lagi titip-menitip maupun jasa titip. Anak-anak harus memiliki daya juang sehingga yang diterima benar-benar berdasarkan penilaian objektif dan prestasi akademik,” ujarnya.

Program “No Titip, No Jastip” menjadi komitmen utama Pemprov Lampung pada pelaksanaan SPMB Lampung 2026. Pemerintah berharap program tersebut mampu menghilangkan praktik percaloan dalam penerimaan siswa baru.

• Pengawasan Penerimaan Siswa Diperkuat

Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat pengawasan selama proses penerimaan berlangsung. Langkah itu bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan sekolah.

Panitia sekolah harus menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur resmi. Pemerintah meminta seluruh pihak menjaga integritas dan profesionalisme.

Pengawasan yang ketat diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang lebih adil. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama.

Selain itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga transparansi.

Aturan SPMB Lampung 2026 Diperjelas

Marindo Kurniawan menjelaskan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama. Keduanya ingin menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata.

“Pemerintah ingin memastikan pendidikan benar-benar inklusif. Sekolah adalah milik semua anak tanpa memandang latar belakang, kondisi ekonomi, maupun bakat dan minat mereka,” kata Marindo.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memperjelas aturan penerimaan siswa baru di setiap sekolah. Pemerintah ingin mengurangi potensi pelanggaran selama proses seleksi.

Marindo menyebut aturan tahun ini lebih rinci dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga mempertegas pembagian kuota penerimaan siswa.

“Tahun ini aturan dibuat lebih detail dan tegas agar siswa yang rumahnya dekat sekolah memperoleh prioritas, siswa kurang mampu mendapatkan perlindungan, dan siswa berprestasi memperoleh kesempatan yang layak. Kami ingin proses ini berjalan bersih dan transparan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dalam proses penerimaan siswa baru. Pemerintah ingin seluruh jalur penerimaan berjalan sesuai aturan.

• Pendidikan Inklusif Jadi Prioritas

Pemprov Lampung menempatkan pendidikan inklusif sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah ingin seluruh anak memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi.

Pemerintah juga berupaya menjaga akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Jalur afirmasi menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi lemah.

Selain itu, pemerintah memberi perhatian terhadap siswa berprestasi. Jalur prestasi diharapkan mampu memberikan ruang bagi siswa dengan kemampuan akademik maupun nonakademik.

Pemerintah daerah juga mendorong sekolah menjalankan pelayanan pendidikan yang ramah dan terbuka. Sekolah harus membantu masyarakat memahami aturan pendaftaran.

Sekolah Diminta Maksimalkan Pelayanan

Marindo meminta seluruh sekolah menyiapkan petugas pelayanan selama pelaksanaan SPMB berlangsung. Petugas harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Sekolah juga perlu menyiapkan fasilitas pendukung proses pendaftaran. Pemerintah ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dan cepat.

Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi sistem pendaftaran siswa baru. Pembenahan dilakukan agar seluruh tahapan berjalan tertib dan sesuai aturan.

Selain memperbaiki sistem, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan sekolah. Langkah itu penting untuk mengurangi kesalahan administrasi selama proses penerimaan.

Sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan SPMB Lampung 2026. Karena itu, pemerintah meminta seluruh sekolah menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

• Komitmen Bersama Wujudkan SPMB Bersih

Jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan stakeholder pendidikan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru yang bersih dan objektif.

Seluruh pihak sepakat menjaga integritas selama proses penerimaan siswa berlangsung. Mereka juga mendukung sistem seleksi yang akuntabel dan bebas praktik percaloan.

Deklarasi bersama tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pendidikan. Pemerintah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih tertib.

Komitmen itu juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil. Pemerintah ingin seluruh siswa memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuan dan aturan yang berlaku.

“Mari kita pegang teguh komitmen bersama. ‘No Titip, No Jastip’,” tegasnya.