Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan bergengsi Mandaya Awards 2025 dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Apresiasi Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat
Jakarta, Battikpost.site — Pemerintah pusat memberikan penghargaan Mandaya sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi berbagai pihak dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat. Penghargaan ini diberikan kepada daerah, lembaga, maupun individu yang berperan aktif meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Pada tahun 2025, Pemprov Lampung menjadi salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah menilai, berbagai program pembangunan yang dijalankan Lampung telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan sektor UMKM.
Dalam acara tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menerima langsung penghargaan tersebut sebagai simbol pengakuan atas kiprah Pemprov Lampung dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Muhaimin: Mandaya Bukan Sekadar Penghargaan
Menko PM A. Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan pentingnya paradigma baru dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Mandaya adalah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya program bantuan sosial, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian dan martabat masyarakat. Ia menyebut, pemerintah perlu menata strategi agar program pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan semata, melainkan menciptakan kemandirian jangka panjang.
Tantangan Sosial dan Ekonomi Masih Berat
Dalam pidatonya, Muhaimin mengungkapkan sejumlah tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia. Ia menyebut, angka kemiskinan nasional pada 2025 masih berada di level 8,47 persen. Dari jumlah itu, sekitar 12,58 juta jiwa masyarakat miskin masih tinggal di wilayah pedesaan.
Selain itu, tingkat ketimpangan sosial juga masih tinggi. Gini rasio tercatat sebesar 0,375. Di sisi lain, terdapat 7,28 juta pengangguran di Indonesia, dan sekitar 4,85 juta di antaranya merupakan tenaga kerja terdidik yang belum terserap lapangan kerja.
Situasi tersebut, kata Muhaimin, menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa program bantuan sosial memang penting sebagai penyangga, tetapi upaya menumbuhkan ekosistem produktif jauh lebih utama.
“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma, dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegasnya.
Fokus pada Kemandirian dan Produktivitas Masyarakat
Muhaimin menjelaskan bahwa 50 inisiatif terbaik penerima Mandaya Awards tahun ini memiliki kesamaan semangat: keyakinan bahwa masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan. Dengan syarat, pemerintah harus memberikan ruang, akses, dan kepercayaan agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri.
Ia menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan seluruh kebijakan dan anggaran benar-benar mendorong peningkatan daya saing masyarakat. Setiap program harus mengarah pada kemandirian ekonomi rakyat, terutama di sektor akar rumput.
Baca Juga Terbaru
“Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Semua fasilitas yang dibangun harus mendukung produktivitas, bukan sekadar menjadi simbol proyek,” ujar Muhaimin.
Arahan Presiden untuk Optimalkan Fasilitas Publik
Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menyampaikan arahan Presiden agar tidak ada fasilitas pemerintah yang terbengkalai. Ia menegaskan bahwa seluruh aset publik harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas strategis agar UMKM bisa tumbuh sehat dan bersaing di tengah iklim ekonomi yang ketat,” ucapnya.
Muhaimin menambahkan, penguatan sektor UMKM akan menjadi salah satu kunci utama mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial. Dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, serta fasilitas pemasaran yang memadai, pemerintah dapat menumbuhkan semangat kemandirian di kalangan masyarakat.
Mandaya sebagai Gerakan Nasional
Menutup sambutannya, Muhaimin menegaskan kembali bahwa penghargaan Mandaya tidak berhenti pada seremoni semata. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai gerakan nasional yang menandai perubahan besar dalam cara pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun bangsa.
“Mandaya bukan hanya sekadar penghargaan, melainkan gerakan nasional yang menandai babak baru dalam pemberdayaan masyarakat,” kata Muhaimin.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah, organisasi, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi membangun ekosistem produktif di daerah masing-masing. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan mempercepat terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
Pemprov Lampung Perkuat Model Pemberdayaan Desa dan UMKM
Penghargaan yang diterima Pemprov Lampung menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis desa dan UMKM. Program yang digerakkan Lampung dinilai berhasil menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi produktif.
Pemprov Lampung juga terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan usaha mikro. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM agar produk lokal mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
Langkah tersebut sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang ingin menjadikan Lampung sebagai provinsi mandiri dan berdaya saing tinggi di Pulau Sumatera. Melalui penghargaan Mandaya Awards 2025, Pemprov Lampung semakin termotivasi memperkuat kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Komitmen untuk Keberlanjutan
Ke depan, Pemprov Lampung akan memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas untuk menjaga keberlanjutan program. Pendekatan berbasis masyarakat dinilai paling efektif karena mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan.
Dengan penghargaan ini, Pemprov Lampung diharapkan terus menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya tentang bantuan, tetapi tentang menciptakan ruang agar masyarakat bisa tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri. (Red).