Ojol dan Serikat Pekerja Gelar Demo 17 Februari Tuntut THR dan Kesejahteraan

Jakarta, Battik Media, 15 Februari 2025 – Ratusan ribu mitra pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 17 Februari 2025. Aksi ini mendapat dukungan penuh dari serikat pekerja dan berbagai organisasi buruh nasional. Para mitra ojol menuntut pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) serta perbaikan kesejahteraan, termasuk pengemudi roda dua (R2), roda empat (R4), dan kurir.

Demo yang diperkirakan menjadi salah satu aksi terbesar dalam sejarah gerakan buruh ini akan berlangsung serentak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Peserta aksi menuntut kejelasan status mereka yang sering dianggap sebagai mitra independen, padahal mereka telah bekerja layaknya karyawan tetap.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan dukungan penuh terhadap aksi ini. Ketua Umum KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa perjuangan para mitra ojol adalah perjuangan seluruh buruh Indonesia. “Mereka adalah bagian dari pekerja yang selama ini diabaikan hak-haknya. Kami tidak akan tinggal diam. THR adalah hak yang harus diberikan, terlepas dari status pekerjaan mereka,” tegasnya.

SPSI juga menyerukan agar pemerintah dan platform digital segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi tuntutan para mitra ojol. “Ini bukan hanya soal THR, tetapi juga tentang keadilan dan kesejahteraan bagi semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor digital,” tambah perwakilan SPSI.

Tuntutan Utama Para Mitra Ojol

Para mitra ojol yang tergabung dalam aksi ini mengajukan beberapa tuntutan utama, antara lain:

1. Pemenuhan THR: Mereka menuntut agar THR diberikan secara penuh, sesuai dengan rata-rata pendapatan mereka selama setahun.

2. Status yang Jelas: Mereka meminta kejelasan status hukum mereka, apakah sebagai mitra independen atau pekerja yang memiliki hak-hak normatif.

3. Perbaikan Tarif: Mereka menuntut revisi tarif layanan yang lebih adil, mengingat tingginya biaya operasional yang harus mereka tanggung.

4. Jaminan Sosial: Mereka meminta platform digital memberikan jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Budi, seorang mitra ojol R2 asal Jakarta, mengungkapkan bahwa selama ini ia dan rekan-rekannya merasa diperlakukan tidak adil. “Kami bekerja keras setiap hari, tapi hak-hak kami seperti THR dan jaminan sosial diabaikan. Kami hanya dianggap mitra, tapi aturannya seperti karyawan,” ujarnya.

Senada dengan Budi, Rina, seorang kurir perempuan asal Surabaya, menambahkan bahwa banyak mitra ojol yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena tarif yang rendah dan tidak adanya insentif yang memadai. “Kami hanya ingin diperlakukan secara adil. THR itu hak kami, bukan sekadar bonus,” tegasnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah menyatakan akan memedulikan tuntutan ini. Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan platform digital untuk mencari solusi terbaik. “Kami akan memastikan bahwa hak-hak para mitra ojol terpenuhi, termasuk THR dan kesejahteraan lainnya,” ujarnya.

Beberapa platform digital juga menyatakan sedang mempertimbangkan skema pemberian THR dan perbaikan tarif. Namun, mereka mengeluhkan tingginya biaya operasional jika harus memenuhi semua tuntutan tersebut.

Aksi 17 Februari 2025 direncanakan berlangsung secara damai dan tertib. Para peserta akan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, serta menggelar orasi dan diskusi publik. Serikat pekerja dan organisasi buruh juga akan memberikan dukungan logistik dan hukum selama aksi berlangsung.

“Kami berharap aksi ini menjadi momentum untuk mengubah nasib para mitra ojol. Mereka adalah pahlawan ekonomi digital yang selama ini diabaikan,” kata Said Iqbal.

Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk menyuarakan tuntutan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para mitra ojol di seluruh Indonesia. Pemerintah, platform digital, dan serikat pekerja diharapkan dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.