Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sumatera
- account_circle orba battik
- calendar_month Senin, 7 Jul 2025
- print Cetak
Bandar Lampung, Battikpost.site – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dari ruang Command Center Lantai 2 Kantor Gubernur, Senin (7/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pemaparannya, Mendagri membagi pembahasan ke dalam tiga fokus utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87 persen (y-on-y). Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-45 dari 185 negara secara global. Di antara negara-negara G-20, Indonesia menempati posisi ke-4, sedangkan di kawasan ASEAN berada di posisi ke-4, melampaui Singapura dan Malaysia.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita tetap kuat di angka 4,87 persen, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu,” ujar Tito.
Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi indikator kemajuan suatu negara. Dampaknya akan terasa dalam peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi nasional ini, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi di daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,47 persen (y-on-y), melebihi rata-rata nasional dan menempati posisi ke-9 dari 38 provinsi. Bahkan, Lampung menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, turut memaparkan sembilan langkah konkret untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut meliputi:
1. Konsumsi rumah tangga : stabilisasi harga bahan pokok dan penciptaan lapangan kerja.
2. Belanja pemerintah : percepatan realisasi APBD dan pembangunan infrastruktur.
3. Investasi : percepatan realisasi PMA dan PMDN, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta kemudahan perizinan usaha.
4. Net ekspor : pengawasan terhadap ekspor dan impor ilegal.
Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menegaskan dukungan pihaknya dalam menyediakan data ekonomi daerah yang akurat. Menurutnya, langkah percepatan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
“BPS akan hadir sebagai penyedia data berkualitas yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Amalia.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Pedesaan dari Kementerian PUPR, Imran, menyampaikan laporan perkembangan realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam mendukung sektor properti dan kesejahteraan masyarakat. (Redaksi).
- Penulis: orba battik
