Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperbaiki kualitas jalan dengan strategi baru. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan mulai 2026 seluruh pembangunan jalan tidak lagi menggunakan aspal, tetapi beralih ke beton. Kebijakan ini diharapkan mendorong pencapaian 90 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap pada 2028.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Bandar Lampung, Battikpost.site — Sejak awal menjabat pada Februari 2025, Rahmat menjadikan infrastruktur jalan sebagai fokus utama. Survei publik kala itu menunjukkan keluhan terbesar masyarakat Lampung terletak pada kondisi jalan.
“Saat saya pertama dilantik, masyarakat paling banyak mengeluhkan jalan rusak. Maka, target kami jelas: meningkatkan kualitas jalan agar keluhan itu berkurang,” ujarnya saat meninjau kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, Kamis (2/10/2025).
Rahmat menegaskan kondisi jalan di Lampung sebenarnya masih lebih baik dibanding bayangan banyak pihak. Data menunjukkan jalan berstatus mantap mencapai 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.
Strategi Pembangunan Jalan
Pemprov Lampung kini menerapkan strategi pembangunan baru. Jika sebelumnya anggaran lebih banyak mengalir ke jalan menuju perkebunan dengan lalu lintas rendah, kini perbaikan dipusatkan pada jalan rusak di kawasan padat penduduk.
“Dengan anggaran Rp400 miliar, perbaikan bisa dirasakan 2–3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang,” kata Rahmat.
Perubahan kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Infrastruktur yang layak di daerah padat penduduk diyakini mampu meningkatkan mobilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, dan menumbuhkan produktivitas.
Beton Jadi Solusi Permanen
Salah satu persoalan utama pembangunan jalan di Lampung adalah kualitas yang cepat menurun. Jalan provinsi umumnya dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi kenyataannya dilalui kendaraan hingga 50 ton, terutama truk pengangkut hasil pertanian.
“Maka solusinya, mulai 2026 semua jalan provinsi tidak lagi pakai aspal, tapi beton. Ini akan lebih tahan lama dan mendukung daya saing industri di Lampung,” tegas Gubernur.
Dengan konstruksi beton, pemerintah berharap usia jalan lebih panjang. Selain itu, biaya pemeliharaan bisa ditekan karena beton memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding aspal, terutama untuk jalan dengan beban berat.
Transparansi dan Pengawasan Publik
Rahmat menilai perbaikan persepsi publik juga penting. Selama ini, masyarakat menganggap kinerja pemerintah lambat karena kurangnya informasi yang terbuka.
“Kini kami terbuka. Yang mengawasi bukan hanya Dinas PU, tapi masyarakat Lampung secara langsung. Kalau kualitas buruk, semua bisa tahu,” katanya.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proyek. Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa percaya publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Percepatan Pekerjaan Infrastruktur
Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan progres percepatan proyek infrastruktur. Dari 52 paket perbaikan jalan, sebanyak 40 paket sudah memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.
“Masih ada 12 paket lagi yang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Untuk jembatan, dari 21 paket, enam sudah PHO,” jelasnya.
Selain jalan utama, proyek perbaikan juga menyasar kawasan wisata, salah satunya jalur Lempasing–Mutun. Akses jalan ke destinasi wisata diharapkan mampu memperlancar mobilitas wisatawan dan mendukung ekonomi masyarakat sekitar.
Harapan Jangka Panjang
Pemprov Lampung menargetkan pembangunan jalan berbasis beton dapat memperpanjang umur infrastruktur sekaligus menekan biaya perawatan. Jalan yang lebih kuat diyakini memperlancar distribusi logistik, menurunkan ongkos transportasi, dan memperbaiki konektivitas antarwilayah.
“Targetnya jelas, pada 2028 sebanyak 90 persen jalan provinsi di Lampung sudah mantap,” tegas Gubernur Rahmat.
Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap masyarakat merasakan langsung dampak positif pembangunan. Infrastruktur yang lebih baik diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka peluang investasi lebih luas. (Red).