Gubernur Lampung dan 4 Bupati Temui Mentan Perjuangkan Harga Singkong

Pertemuan Gubernur Lampung dan 4 Bupati dengan Menteri Pertanian

Jakarta, Battikpost.site – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperlihatkan komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Ia hadir bersama empat bupati dari wilayah sentra singkong Lampung, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

Mereka menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa (9/9/2025) malam. Tujuan utama pertemuan ini yaitu mengamankan harga singkong agar petani mendapat kepastian harga yang layak.

Keresahan Petani Singkong di Lampung

Gubernur Mirza menyampaikan langsung kondisi petani yang menghadapi anjloknya harga singkong. Lampung sendiri menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional, sehingga persoalan harga berdampak besar.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Menurutnya, jika situasi tidak ditangani, banyak petani akan meninggalkan singkong karena sudah tidak menguntungkan.

Respons Cepat dari Menteri Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk melindungi petani. Ia menyatakan akan segera mengeluarkan surat resmi penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

 “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain regulasi harga, Mentan juga mendorong peningkatan produktivitas. Ia menargetkan singkong Lampung bisa mencapai hasil 70 ton per hektare dengan dukungan pelatihan langsung di lapangan.

 “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” jelas Amran.

Pentingnya Tata Niaga Singkong

Gubernur Mirza menegaskan bahwa singkong bukan sekadar komoditas biasa. Kontribusinya terhadap perekonomian Lampung bahkan melampaui luas lahan padi dan jagung.

 “Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat

Langkah Gubernur bersama para bupati menunjukkan sinergi nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan petani singkong. Dengan dukungan pemerintah pusat, tata niaga singkong diharapkan lebih teratur sehingga petani terlindungi, pabrik tetap berjalan, dan ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal semakin kuat. (Redaksi).