Kalianda | Battikpost.site – Rapat paripurna DPRD Lampung Selatan berlangsung panas, Kamis (12/6/2025), setelah Fraksi Golkar secara terbuka menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengintervensi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2025.
Dalam pandangan umum atas nota KUPA-PPAS APBD Perubahan 2025, Juru Bicara Fraksi Golkar, Sidik Maryanto, menyatakan penolakan keras terhadap upaya penghapusan sepihak anggaran Pokir.
“Pokir ini bukan kepentingan pribadi. Ini amanat rakyat yang sudah kami jaring dari bawah, dan telah disepakati bersama eksekutif. Jangan sampai dihapus sepihak oleh satuan kerja yang tidak profesional dan tidak amanah,” tegas Sidik, yang disambut tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan.
Desak Bupati Turun Tangan
Fraksi Golkar juga meminta Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Wakil Bupati Syaiful untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja TAPD.
“Jika ini dibiarkan, kredibilitas pemerintah daerah dan lembaga legislatif bisa runtuh. Jangan rusak kepercayaan publik yang telah kita bangun,” lanjut Sidik.
Ia menekankan pentingnya menjaga sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Bumi Khagom Mufakat.
Bupati Egi: Pokir DPRD Tetap Aman
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Radityo Egi Pratama memastikan bahwa anggaran Pokir DPRD Lampung Selatan tidak akan dihapus dan tetap menjadi prioritas dalam realisasi APBD Perubahan 2025.
“Saya pastikan Pokir aman. Itu bagian dari aspirasi masyarakat, jadi tidak mungkin kita abaikan. Saya akan turun langsung untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Egi.
Pernyataan tersebut meredakan ketegangan dalam rapat paripurna dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi hasil aspirasi rakyat melalui DPRD. (Red).