Diskusi Lintas Instansi, Ojol Lampung Dorong Kejelasan Kebijakan Transportasi Online

Implementasi Perpres Transportasi Online 2026 di Bandar Lampung memicu sorotan. Komunitas ojek online mendesak kejelasan status kerja dan transparansi potongan tarif. Forum lintas instansi membahas tuntutan tersebut bersama pemangku kepentingan daerah.

Diskusi Lintas Instansi Bahas Perpres Transportasi Online 2026

BANDAR LAMPUNG, Battikpost.site – Implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi online memicu perhatian di daerah. Sejumlah pihak mengangkat isu ini dalam forum diskusi lintas instansi di Lampung.

Miftahul Huda, S.E., M.M. menginisiasi forum tersebut bersama komunitas ojek online di lampung. Mereka mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dampak regulasi tersebut.

Peserta forum meliputi Legislator Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., M.H. Hadir juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo.

Perwakilan Biro Hukum Provinsi Lampung Sri Endang Purnama turut hadir. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengutus Mutiara yang mewakili Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P.

Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi dari komunitas pengemudi. Para peserta mendiskusikan implementasi Perpres Transportasi Online 2026 secara terbuka.

Status Kerja Driver Jadi Sorotan Utama

Komunitas ojek online menyampaikan persoalan mendasar terkait status kerja. Mereka menilai posisi pengemudi masih belum memiliki kejelasan hukum.

Para pengemudi menyebut sistem kerja saat ini menempatkan mereka sebagai mitra. Namun, aplikator tetap mengendalikan seluruh mekanisme kerja secara penuh.

Kondisi tersebut memunculkan ketimpangan dalam hubungan kerja. Pengemudi merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai dalam sistem tersebut.

Gaspool lampung bersama komunitas ojol menilai regulasi belum menyentuh persoalan inti. Mereka menyebut Perpres Transportasi Online 2026 belum memberikan solusi konkret.

Para peserta forum sepakat bahwa kejelasan status kerja menjadi kebutuhan mendesak. Mereka menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih tegas.

• Potongan Tarif 8 Persen Dipertanyakan

Selain status kerja, kebijakan potongan tarif juga menjadi perhatian serius. Regulasi menetapkan potongan maksimal sebesar 8 persen bagi pengemudi.

Namun, para driver mempertanyakan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Mereka menilai terdapat potensi skema lain yang merugikan pengemudi.

Beberapa peserta forum menyoroti kurangnya pengawasan terhadap aplikator. Mereka menilai kondisi ini membuka celah pelanggaran terhadap regulasi.

“Ini bukan hanya soal angka 8 persen, tapi soal keadilan. Driver butuh kepastian, bukan sekadar janji regulasi,” tegas salah satu perwakilan komunitas dalam diskusi.

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang dirasakan pengemudi. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian yang nyata.

Pemerintah Daerah Siap Tindak Lanjuti Aspirasi

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menyambut positif forum tersebut. Instansi ini menilai dialog terbuka dapat mempercepat penyelesaian persoalan.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga menyampaikan sikap serupa. Mereka menilai aspirasi pengemudi perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Kedua instansi meminta komunitas ojol menyusun tuntutan secara tertulis. Langkah ini diperlukan untuk pembahasan dalam forum resmi berikutnya.

Pemerintah daerah menilai proses tersebut sebagai tahap awal penyusunan kebijakan. Mereka ingin memastikan setiap aspirasi mendapat ruang pembahasan yang jelas.

Forum resmi nantinya akan melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah berharap hasilnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terstruktur.

• Inisiator Dorong Hasil Diskusi ke Tingkat Lebih Tinggi

Miftahul Huda (Iif) menegaskan komitmen untuk melanjutkan hasil diskusi. Ia menyatakan forum ini tidak berhenti pada tahap wacana.

Ia menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat penting. Langkah tersebut diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan.

“Kami ingin ini tidak berhenti di sini. Hasil diskusi akan kami dorong ke DPRD, ke Gubernur, hingga ke pemerintah pusat di Jakarta. Ini soal keadilan bagi para driver,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah tindak lanjut dari forum. Para peserta sepakat untuk memperjuangkan aspirasi secara berjenjang.

Implementasi Perpres Masih Menyisakan Tantangan

Forum diskusi tersebut menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi regulasi. Perpres Transportasi Online 2026 masih menyisakan berbagai persoalan di daerah.

Ketiadaan kejelasan status kerja menjadi isu utama yang belum terselesaikan. Pengemudi berharap pemerintah segera menetapkan aturan yang lebih tegas.

Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan tarif juga memerlukan perhatian. Tanpa pengawasan yang kuat, regulasi berpotensi tidak berjalan efektif.

Para peserta forum menilai kebijakan perlu memberikan dampak nyata. Mereka menginginkan perlindungan yang lebih adil bagi pengemudi.

Diskusi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar regulasi dapat berjalan optimal.