Antrean Solar Subsidi di Bandar Lampung Meningkat

Antrean solar subsidi di Bandar Lampung mendapat perhatian Satpol PP Provinsi Lampung setelah banyak truk luar daerah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Pada Selasa, 13 Oktober 2026, petugas memeriksa administrasi pembelian untuk memastikan kesesuaian barcode dan STNK kendaraan.

Satpol PP Awasi Pembelian Solar Subsidi

Bandar Lampung, Battikpost.site — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung mengawasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU Bandar Lampung. Petugas memeriksa kesesuaian barcode dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Kepala Satpol PP Lampung, Gadriyanto Abung, menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan pengawasan atas arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Langkah tersebut bertujuan memastikan pembelian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Pada hari pertama, petugas memantau tujuh SPBU dari total 41 SPBU di Bandar Lampung. Hasil pemantauan menunjukkan 37 nozzle biosolar menjadi perhatian petugas.

Antrean panjang di sejumlah SPBU didominasi kendaraan angkutan berat yang hendak membeli solar subsidi. Kondisi tersebut turut menarik perhatian pemerintah daerah karena memengaruhi kelancaran pelayanan pengisian BBM.

“Hasil kita memang rata-rata itu mobil besar-besar. Ada kendala di luar Kota Bandar Lampung, contohnya mereka ini dari Sumsel, misalkan dari Baturaja, membawa semen,” kata Gadriyanto, kepada wartawan, Rabu (14/10).

• Pasokan Solar di Daerah Asal Menjadi Kendala

Gadriyanto menjelaskan bahwa sejumlah truk pengangkut semen dari Baturaja, Sumatera Selatan, menghadapi kendala saat mencari solar di daerah asalnya. Kondisi tersebut mendorong sebagian pengemudi mencari pasokan BBM hingga Bandar Lampung.

Selain itu, beberapa SPBU di sepanjang jalur perjalanan truk juga mengalami kekosongan stok biosolar. Gadriyanto menyebut Martapura, Lampung Tengah, dan Lampung Utara sebagai sejumlah wilayah yang mengalami kondisi tersebut.

Kekosongan stok di beberapa daerah turut mendorong kendaraan angkutan berat menuju Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Akibatnya, kedatangan kendaraan dari luar daerah menambah jumlah pembeli di sejumlah SPBU.

“Stok BBM yang kosong di luar Kota Bandar Lampung sehingga mereka banyak mengisi, yang menumpuk di Bandar Lampung,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pembelian di Bandar Lampung. Ketersediaan solar di daerah lain juga memengaruhi pergerakan kendaraan angkutan berat menuju ibu kota Provinsi Lampung.

Karena itu, pengawasan pembelian BBM perlu berjalan beriringan dengan koordinasi antardaerah. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah memetakan penyebab antrean dan menentukan penanganan yang sesuai.

Satpol PP Belum Menemukan Pelanggaran Barcode

Dalam pemantauan hari pertama, Satpol PP Lampung belum menemukan pelanggaran administrasi berupa ketidaksesuaian barcode dengan STNK kendaraan. Meski demikian, petugas tetap melanjutkan pengawasan di sejumlah SPBU.

“Kalau untuk monitoring kemarin, alhamdulillah tidak ada temuan pelanggaran, seperti ketidaksesuaian barcode dengan STNK,” katanya.

Temuan tersebut menggambarkan hasil pemeriksaan pada hari pertama, bukan kesimpulan bahwa seluruh aktivitas pembelian BBM subsidi telah memenuhi ketentuan. Petugas masih perlu melakukan pemantauan secara berkala untuk menjaga ketertiban pembelian.

Mulai Rabu, 14 Oktober 2026, Satpol PP Lampung menempatkan dua personel untuk membantu pengawasan di SPBU. Personel tersebut membantu petugas SPBU memeriksa kesesuaian barcode dan STNK sebelum kendaraan mengisi BBM bersubsidi.

• SPBU Tetap Memegang Kewenangan Pemeriksaan

Gadriyanto menegaskan bahwa pihak SPBU tetap memegang kewenangan pemeriksaan administrasi pembelian BBM bersubsidi. Satpol PP membantu proses pengawasan agar petugas dapat menjalankan pemeriksaan secara tertib.

“Karena kewenangan untuk mengecek itu nanti tetap di SPBU, sehingga kita hanya membantu pihak SPBU. Sudah masuk dalam area SPBU, STNK dan barcodenya diperiksa kesesuaian administrasinya,” jelas dia.

Pembagian tugas tersebut menempatkan Satpol PP sebagai unsur pendukung pengawasan di lapangan. Sementara itu, pihak SPBU tetap memeriksa dokumen kendaraan sesuai prosedur yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Satpol PP berharap petugas dapat menjaga ketertiban proses pengisian BBM. Pengawasan juga diharapkan membantu mengurangi antrean, terutama pada jalur pengisian biosolar.

Namun, pengawasan administrasi bukan satu-satunya aspek yang perlu mendapat perhatian. Ketersediaan stok, jumlah kendaraan yang datang, dan pengaturan arus kendaraan juga memengaruhi kelancaran pelayanan di SPBU.

Pengaturan Truk pada Malam Hari Menjadi Opsi

Selain mengawasi administrasi pembelian BBM subsidi, Satpol PP Lampung berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Koordinasi tersebut membahas kemungkinan pengaturan kendaraan angkutan berat bersama Dinas Perhubungan.

Gadriyanto menyebut pengaturan waktu kedatangan truk sebagai salah satu opsi untuk mengurangi kepadatan. Pemerintah daerah dapat membahas jadwal pengisian solar pada malam hari bagi kendaraan angkutan berat.

Opsi tersebut bertujuan mengurangi penumpukan kendaraan pada siang hari. Pengaturan waktu juga diharapkan menjaga kelancaran lalu lintas dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut memerlukan koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kebutuhan operasional angkutan barang, dan kesiapan SPBU.

“Mobil-mobil angkutan berat itu mungkin dijadwalkan malam sehingga tidak mengganggu aktivitas warga,” tutup dia.

Satpol PP Lampung melanjutkan pengawasan pembelian BBM bersubsidi sekaligus mendorong koordinasi untuk menangani antrean. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketertiban pembelian solar dan kelancaran aktivitas masyarakat di Bandar Lampung.