WALHI Soroti Proyek Pagar TNWK Rp839 Miliar

WALHI Lampung menyoroti proyek pagar TNWK sepanjang 138 kilometer di Taman Nasional Way Kambas. WALHI menilai pemerintah perlu mengkaji efektivitas proyek senilai Rp839 miliar tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

WALHI Nilai Pagar Bukan Solusi Utama

Lampung, Battikpost.site — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menilai pemerintah perlu mencari solusi efektif untuk mengatasi konflik gajah dan manusia.

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menyebut pembangunan pagar bukan satu-satunya pilihan untuk mengurangi konflik tersebut.

Menurut Irfan, pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan tanggul pada jalur jelajah gajah.

Wilayah perbatasan TNWK dengan permukiman juga membutuhkan perhatian khusus.

“Pertama kan memang kita melihat bahwa pembangunan pagar bukan solusi satu-satunya dan paling efektif. Sebagai kawasan konservasi, hal yang paling memungkinkan untuk mitigasi konflik gajah dan manusia yaitu pembangunan tanggul,” ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).

Irfan menilai kekuatan gajah dapat menjadi tantangan bagi konstruksi pagar.

Satwa tersebut memiliki kemampuan fisik untuk merusak penghalang yang menghadang jalur jelajahnya.

“Secara konstruksi ada potensi pagar pembatas tersebut akan bisa ditaklukkan gajah. Dengan kekuatan yang dimiliki gajah, pagar yang dibangun tersebut masih ada potensi bisa dirobohkan oleh gajah. Tapi kalau tanggul, ketika dibuat dengan konstruksi lumayan tinggi maka gajah akan kesulitan untuk menembus tanggul tersebut,” imbuhnya.

Pertimbangan tersebut membuat WALHI mendorong penggunaan pendekatan berbeda.

Tanggul dengan konstruksi tertentu dinilai dapat memberikan hambatan lebih kuat bagi pergerakan gajah.

Anggaran Rp839 Miliar Jadi Sorotan

Selain aspek konstruksi, WALHI menyoroti nilai anggaran proyek pengamanan kawasan TNWK.

Irfan menyebut nilai pembangunan pagar dan tanggul mencapai sekitar Rp839 miliar.

Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara.

“Nah, kemudian kan memang anggarannya ini cukup fantastis, mencapai Rp839 miliar. Ini kan suatu anggaran yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara di situasi hari ini, ini semacam pemborosan di tengah efisiensi. Banyak persoalan-persoalan lain yang sama urgennya bahkan lebih urgen yang memang harus diselesaikan selain membangun pagar pembatas di Way Kambas,” jelasnya.

Rencana pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer juga mendapat sorotan.

Irfan mempertanyakan kebutuhan pembangunan pagar pada seluruh jalur perbatasan TNWK.

Konflik gajah dan manusia, menurut dia, tidak terjadi pada seluruh wilayah tersebut.

Gajah mempunyai jalur jelajah tertentu ketika mencari makanan.

Kondisi itu membuat pemerintah perlu memetakan titik konflik secara lebih spesifik.

• Pembangunan Perlu Fokus pada Titik Rawan

Irfan mendorong pemerintah memprioritaskan lokasi yang benar-benar rawan konflik.

Pendekatan tersebut dapat mengarahkan anggaran kepada wilayah yang membutuhkan pengamanan.

“Kan tidak semua wilayah atau sepanjang jalur pembatasan itu wilayah konflik. Jika memang harus dibangun pembatas di tengah efisiensi saat ini, seharusnya hanya mengambil spot-spot tertentu saja, spot yang memang rawan, yang perlu dilakukan pembangunan tanggul. Jadi bukan pagar ya, tapi yang harus dilakukan itu pembangunan tanggul,” ucapnya.

WALHI menilai pemerintah perlu menggunakan data konflik sebagai dasar penentuan lokasi.

Data tersebut dapat membantu pemerintah menghindari pembangunan pada wilayah yang tidak membutuhkan pengamanan khusus.

Pendekatan berbasis titik rawan juga berpotensi membuat penggunaan anggaran lebih terarah.

Manfaat Proyek Masih Perlu Dibuktikan

WALHI turut mempertanyakan manfaat pembangunan pagar bagi masyarakat sekitar TNWK.

Irfan meminta pemerintah menghitung manfaat proyek dalam jangka panjang.

Perhitungan tersebut perlu membandingkan biaya pembangunan dengan manfaat yang masyarakat terima.

“Kalau berbicara manfaat, ketika memang pembangunan pagar ini di kemudian hari berjalan efektif, secara investasi jangka panjang masih ada pertanyaan apakah ini sebanding,” katanya.

Pembangunan fisik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program.

Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas tersebut mendapat pemeliharaan secara berkala.

Pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi fasilitas setelah pembangunan.

“Beberapa catatan kita terkait dengan proyek pemerintah ini ada beberapa hal yang harus ditinjau ulang gitu kan. Kadang terkesan pemerintah hanya melakukan pembangunan, tetapi pemeliharaan dan pengawasannya bagaimana?“

WALHI meminta pemerintah menyiapkan mekanisme pemeliharaan yang jelas.

Sistem pengawasan juga perlu berjalan secara konsisten setelah proyek selesai.

Langkah tersebut dapat membantu menjaga fasilitas tetap berfungsi dalam jangka panjang.

Kajian dan Pelibatan Masyarakat Dipertanyakan

WALHI kemudian menyoroti proses perencanaan proyek pembangunan pagar dan tanggul.

Irfan menilai pemerintah perlu memperkuat kajian sebelum menjalankan pembangunan.

Masyarakat sekitar TNWK juga perlu mendapat ruang dalam proses perencanaan.

Warga memiliki pengalaman langsung mengenai konflik antara manusia dan gajah.

Irfan menilai proses perencanaan proyek tersebut cenderung berjalan secara top-down.

“Sependek sepengetahuan kita, ini tidak ada kajian serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Ini hanya dari segi aspek politis. Di mana pemerintah ingin meredam isu konflik yang selama ini terjadi dan diperparah dengan isu perubahan zonasi Taman Nasional Kambas sebagai ekowisata dan jasa perdagangan karbon. Proyek pembangunan pagar ini sebagai barter agar potensi konflik berkurang di desa-desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.”

Kajian yang kuat dapat membantu pemerintah menentukan bentuk pengamanan sesuai kondisi lapangan.

Informasi masyarakat juga dapat membantu pemerintah mengenali titik konflik secara lebih akurat.

Pelibatan warga dapat memperkuat proses perencanaan dan pengawasan proyek.

Sumber Anggaran Belum Terungkap

WALHI turut mempertanyakan sumber dana pembangunan pagar TNWK.

Irfan mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti sumber seluruh anggaran proyek.

Mekanisme penggunaan anggaran juga belum WALHI ketahui secara rinci.

“Kita tidak tahu apakah ini murni duit APBN, apakah 800-an miliar ini hanya di satu tahun anggaran atau berapa tahun, karena pemerintah hanya menyebut akan dibangun pagar dengan dana 800-an miliar. Kita nggak tahu bagaimana proses anggarannya yang terjadi di proyek pembangunan pagar Taman Nasional Way Kambas tersebut,” kata Irfan.

WALHI meminta pemerintah membuka informasi mengenai sumber dan mekanisme anggaran.

Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami penggunaan dana negara.

Publik juga dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan proyek tersebut.

Nilai anggaran yang besar membuat aspek transparansi semakin penting.

WALHI Ingatkan Potensi Penyimpangan

Irfan menilai setiap proyek pemerintah memiliki potensi penyimpangan.

Risiko tersebut dapat muncul pada proyek bernilai kecil maupun proyek dengan anggaran besar.

WALHI karena itu mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Pengawasan dapat mencakup penggunaan anggaran hingga manfaat proyek setelah selesai.

“Baik anggaran besar atau anggaran kecil potensi korupsi itu tetap ada. Kita semua, masyarakat Provinsi Lampung dan masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan proyek tersebut tidak dikorupsi, berjalan dengan efektif, dan juga berfungsi dengan efektif setelah proyek itu jadi,” pungkasnya.

WALHI berharap pemerintah mengutamakan efektivitas dalam menjalankan proyek pengamanan TNWK.

Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah membuka informasi mengenai anggaran dan perencanaan.

Pelibatan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses penentuan lokasi pembangunan.

Langkah itu dapat membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi konflik di lapangan.

Pengawasan berkala juga penting untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi.

Setiap penggunaan anggaran perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan.

Perencanaan berbasis data dapat membantu pemerintah menentukan titik pembangunan secara tepat.

Evaluasi berkala juga dapat mengukur efektivitas fasilitas dalam menghadapi konflik gajah dan manusia.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi proyek yang menggunakan anggaran negara.

Keterlibatan publik dapat memperkuat transparansi selama proses pembangunan berlangsung.