Proyek Barrier TNWK Rp839 Miliar Disorot, Anggaran Diminta Transparan

Proyek barrier TNWK senilai Rp839 miliar mendapat sorotan dari JMSI Lampung. Pembangunan pagar, tanggul, dan jalan beton sepanjang 138 kilometer berlangsung di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

Proyek Barrier TNWK Membentang 138 Kilometer

Lampung Timur, Battikpost.site — Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp839 miliar untuk pembangunan barrier di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur. Pemerintah menggunakan skema Bantuan Presiden atau Banpres dalam proyek tersebut.

Proyek itu mencakup pembangunan tanggul dan pagar pengaman sepanjang 138 kilometer. Pemerintah menargetkan pembangunan tersebut untuk mengurangi konflik antara manusia dengan gajah.

Konflik manusia dan gajah telah berlangsung selama bertahun-tahun di sekitar kawasan konservasi tersebut. Pemerintah kemudian menjalankan pembangunan fasilitas pengamanan untuk memperkuat batas kawasan TNWK.

Wartawan memantau aktivitas proyek tersebut pada Selasa (11/8/2026). Pemantauan menunjukkan sejumlah pekerjaan konstruksi masih berlangsung di beberapa titik kawasan TNWK.

Pekerja mengerjakan sejumlah fasilitas pendukung proyek. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan gerbang, jalan beton, tanggul, serta pagar pembatas kawasan.

Aktivitas proyek juga terlihat pada sejumlah lahan yang mengalami perataan. Beberapa batang pohon hasil tebangan terlihat berada di sisi jalan kawasan.

Pekerjaan pembangunan pagar terlihat dari akses masuk melalui Desa Rajabasa 1, Kecamatan Labuhan Ratu. Pagar tersebut kemudian membentang hingga puluhan kilometer menuju kawasan konservasi.

Selain pagar berwarna gelap, pekerja juga membangun sejumlah bagian tanggul. Mereka juga mengerjakan jalan beton pada beberapa titik kawasan.

Sejumlah tiang beton terlihat berdiri di area yang sebelumnya memiliki pepohonan. Alat berat juga beroperasi untuk mendukung proses pembangunan fasilitas tersebut.

Material konstruksi berupa besi dan beton terlihat menumpuk di sekitar lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas pembangunan masih berjalan pada sejumlah titik.

JMSI Lampung Soroti Dampak Ekologis

Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan menyoroti dampak ekologis pembangunan fasilitas pengamanan kawasan. Dia meminta pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan habitat satwa.

Novriwan menilai Way Kambas sejak dahulu menjadi habitat alami berbagai jenis satwa. Gajah termasuk salah satu satwa yang hidup dalam kawasan tersebut.

Dia meminta pemerintah melihat konflik manusia dan gajah dari perubahan kondisi habitat. Menurutnya, perubahan kawasan dapat memengaruhi ketersediaan ruang dan sumber makanan satwa.

“Daerah itu kan memang rumah bagi gajah dan berbagai jenis binatang. Mengapa terjadi konflik? Karena wilayah mereka diganggu manusia, diubah menjadi kebun, diubah jadi ladang dan lain-lain. Rumah mereka diusik, sumber makanan mereka juga diganggu sehingga mereka marah. Kemudian kita buat proyek pembuatan pagar pembatas yang nilainya ratusan miliar, bahkan triliunan untuk mencegah konflik. Kita berharap program pemerintah ini tidak menambah derita satwa yang ada di sana. Apalagi biayanya sangat mahal,” ucap Novriwan.

Novriwan berharap pembangunan tersebut mampu menyelesaikan persoalan konflik manusia dan satwa. Dia juga meminta pemerintah mencegah munculnya persoalan ekologis baru akibat pembangunan.

• Penebangan Pohon Jadi Perhatian

Novriwan turut menyoroti aktivitas penebangan pohon yang muncul dalam proses pembangunan. Dia menilai keberadaan pohon memiliki nilai ekologis penting bagi kawasan konservasi.

“Saat ini berapa banyak batang pohon yang sudah kita tebang, lalu kita ganti pagar pembatas, kita ganti dengan tiang-tiang beton. Padahal pohon itu usianya sudah tahunan, puluhan bahkan bisa jadi ada yang sudah ratusan tahun. Ini harga yang sangat mahal,” ucapnya lirih.

Dia berharap pemerintah memperhitungkan dampak pembangunan terhadap kondisi habitat satwa. Menurutnya, pembangunan fasilitas konservasi harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Anggaran Rp839 Miliar Diminta Transparan

Novriwan juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran proyek. Dia menilai masyarakat perlu mengetahui penggunaan dana negara dalam proyek tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut berasal dari APBN Tahun 2026. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Itu yang dipakai adalah anggaran APBN Tahun 2026, kalau tidak salah Rp 839 miliar. Angka yang sangat besar. Itu uang rakyat penggunaannya harus jelas. Harus ada pengawasan dantransparansi terkait penggunaan anggaranl,” tegasnya.

Novriwan menilai besarnya anggaran membutuhkan pengawasan yang kuat. Dia juga meminta pihak terkait menyampaikan informasi proyek secara terbuka kepada publik.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan proyek berdasarkan nilai anggaran. Pemerintah juga tidak cukup menggunakan panjang pagar sebagai indikator keberhasilan.

“Ukuran utamanya adalah apakah habitat satwa membaik, konflik manusia-gajah berkurang, kawasan semakin terlindungi, masyarakat desa penyangga mendapatkan manfaat, dan uang negara benar-benar menghasilkan perubahan ekologis yang terukur.”

• Sejumlah Persoalan Konservasi

Novriwan menyebut TNWK masih menghadapi berbagai persoalan konservasi. Persoalan tersebut mencakup kebakaran hutan, spesies invasif, dan fragmentasi habitat.

Dia juga menyebut persoalan perburuan ilegal serta konflik manusia dengan gajah. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang menyeluruh.

“Pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa TNWK menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebakaran hutan, spesies invasif, fragmentasi habitat, perburuan ilegal hingga konflik manusia dengan gajah,” katanya.

Novriwan meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan TNWK melalui pembangunan fisik. Dia menilai pemerintah perlu mengutamakan hasil konservasi dalam setiap program.

“Artinya, persoalan Way Kambas bukan semata-mata proyek. Persoalannya adalah bagaimana memastikan setiap rupiah yang masuk benar-benar menjawab persoalan konservasi. Karena itu pengelolaan anggarannya harus transparan,” pungkasnya.

Warga Rajabasa 1 Mengaku Tidak Mengetahui Proyek

Sementara itu, Miten, warga Desa Rajabasa 1, Kecamatan Labuhan Ratu, mengaku belum mengetahui secara jelas proyek tersebut. Dia juga mengaku tidak mengetahui jenis proyek yang berlangsung di kawasan TNWK.

Miten mengatakan dirinya hanya mengetahui adanya aktivitas pekerjaan di kawasan tersebut. Dia juga menyebut para pekerja berasal dari luar daerah.

“Enggak tahu Mas. Pernah dengar, tapi saya nggak tahu proyek apa. Yang kerja orang jauh semua,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya warga sekitar yang belum memahami secara rinci proyek tersebut. Kondisi itu turut menambah perhatian terhadap keterbukaan informasi pembangunan.

Proyek barrier TNWK memiliki nilai anggaran besar dan mencakup kawasan yang luas. Karena itu, transparansi anggaran dan informasi pembangunan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fasilitas pengamanan dan perlindungan habitat. Keberhasilan proyek pada akhirnya perlu terlihat dari manfaatnya bagi satwa dan masyarakat.

Pengawasan publik dapat membantu memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai tujuan. Transparansi juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran negara.

Dengan nilai sekitar Rp839 miliar, proyek tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi TNWK. Pemerintah perlu memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata tanpa mengabaikan aspek ekologis.