Breaking News
light_mode

Konflik Agraria Anak Tuha Memanas, LBH Desak Pemerintah Bertindak

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • print Cetak
Konflik agraria Anak Tuha kembali memanas setelah kebakaran melanda kantor dan mess PT Bumi Sentosa Abadi pada Rabu, 12 Agustus 2026. YLBHI–LBH Bandar Lampung mendesak pemerintah segera mengusut akar sengketa lahan dan mencegah konflik berkembang lebih luas.

LBH Minta Pemerintah Selesaikan Akar Konflik

Lampung Tengah, Battikpost.site — Kebakaran melanda kawasan perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Dusun Sriwaya, Kampung Aji Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026. Kejadian itu kemudian mendapat perhatian serius dari YLBHI–LBH Bandar Lampung.

Direktur LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, meminta pemerintah melihat persoalan tersebut secara menyeluruh.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak cukup melihat kebakaran sebagai persoalan keamanan atau dugaan tindak pidana semata.

Ia menilai pemerintah juga perlu melihat latar belakang konflik agraria yang berlangsung cukup lama di Anak Tuha.

“YLBHI–LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa pembakaran dan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan,” kata Prabowo, Rabu 12 Agustus 2026.

Prabowo menegaskan aparat tetap harus memproses setiap dugaan tindak pidana berdasarkan hukum dan bukti yang objektif.

Namun, pemerintah juga perlu mencari penyebab utama konflik agraria tersebut. Langkah itu penting untuk mencegah ketegangan kembali terjadi.

“Namun, penegakan hukum tidak boleh menghapus pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa konflik agraria di Anak Tuha dibiarkan berlarut hingga berkembang menjadi ketegangan terbuka?” ujarnya.

LBH Soroti Penguasaan dan Legalitas Lahan

LBH Bandar Lampung turut menyoroti posisi PT BSA dalam struktur korporasi yang lebih luas.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang tersedia, PT BSA memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Prabowo meminta pemerintah melihat hubungan tersebut dalam konteks konflik agraria Anak Tuha.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan posisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada tanah.

Pemerintah juga perlu memperhatikan posisi korporasi yang memiliki sumber daya ekonomi dan kelembagaan lebih besar.

LBH meminta pemerintah membuka sejarah penguasaan tanah secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu memeriksa status dan legalitas hak atas tanah.

Pemeriksaan tersebut juga perlu mencakup proses penerbitan Hak Guna Usaha atau HGU.

Selain itu, pemerintah perlu memeriksa perizinan usaha perkebunan. Pemerintah juga perlu menelusuri dugaan tumpang tindih lahan.

Pemeriksaan harus mencakup berbagai klaim yang masyarakat sampaikan selama konflik berlangsung.

“Pemerintah tidak boleh menganggap penguasaan tanah oleh perusahaan sah hanya karena terdapat dokumen formal tanpa memeriksa proses perolehannya, batas wilayah, pelaksanaan kewajiban, dan kemungkinan adanya hak masyarakat yang lebih dahulu,” tegasnya.

LBH Ingatkan Aparat Hindari Kriminalisasi

LBH Bandar Lampung juga mengingatkan pemerintah mengenai kewajiban negara dalam melindungi hak masyarakat.

LBH merujuk Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. LBH juga merujuk Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurut LBH, negara perlu mengambil langkah sebelum konflik agraria berubah menjadi persoalan keamanan.

“Negara berkewajiban mencegah konflik, menyelesaikan akar persoalan, melindungi masyarakat, dan memastikan pengelolaan sumber daya agraria berlangsung secara adil,” katanya.

LBH juga merujuk UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurut LBH, aturan tersebut menegaskan tanah memiliki fungsi sosial. Pengelolaan tanah juga bertujuan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Karena itu, LBH melihat persoalan Anak Tuha tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat.

LBH juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola negara dalam mengelola konflik agraria.

YLBHI–LBH Bandar Lampung meminta kepolisian tidak menjadikan kebakaran sebagai alasan melakukan kriminalisasi massal terhadap masyarakat.

LBH juga meminta aparat menghindari penangkapan sewenang-wenang dan intimidasi. Aparat juga perlu menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Prabowo menegaskan aparat harus mengaitkan setiap dugaan tindak pidana dengan bukti dan pertanggungjawaban individual.

Penegakan hukum juga harus menerapkan asas praduga tidak bersalah. Aparat juga harus menghormati due process of law dan hak atas bantuan hukum.

“Penolakan terhadap tindakan represif bukan berarti membenarkan pembakaran. Penegakan hukum tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghukuman kolektif terhadap masyarakat atas konflik struktural yang gagal diselesaikan negara,” jelasnya.

Pemerintah Diminta Buka Proses Penyelesaian

LBH Bandar Lampung meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung mengubah pola penanganan konflik.

LBH meminta pemerintah mengutamakan proses penyelesaian yang terbuka, partisipatif dan berkeadilan.

Pemerintah perlu memeriksa sejarah penguasaan tanah dalam proses tersebut. Pemerintah juga perlu memeriksa status dan batas HGU.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan legalitas perusahaan melalui pemeriksaan dokumen dan proses administrasi terkait.

Pemerintah juga perlu memeriksa kewajiban perusahaan. Pemeriksaan perlu mencakup dugaan tumpang tindih lahan dan perizinan perkebunan.

Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan bukti serta klaim atas lahan.

“Masyarakat harus ditempatkan sebagai pihak yang setara dalam proses penyelesaian, termasuk memperoleh akses terhadap dokumen pertanahan yang relevan dan kesempatan untuk menguji klaim perusahaan,” ujarnya.

LBH menilai peristiwa pada 12 Agustus 2026 dapat menjadi momentum perbaikan penanganan konflik.

Pemerintah dapat menggunakan momentum tersebut untuk membangun mekanisme penyelesaian yang lebih transparan.

“Ketertiban yang dibangun melalui pengerahan aparat tanpa menyelesaikan ketidakadilan agraria bukanlah penyelesaian; ia hanya menunda konflik berikutnya,” tegas Prabowo.

Enam Tuntutan LBH untuk Pemerintah

YLBHI–LBH Bandar Lampung kemudian menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Penyelesaian Konflik Secara Menyeluruh

LBH meminta Pemkab Lampung Tengah dan Pemprov Lampung segera menyelesaikan konflik agraria Anak Tuha.

LBH meminta pemerintah menjalankan penyelesaian secara menyeluruh, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

2. Audit HGU PT BSA

LBH meminta Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya melakukan audit dan evaluasi terhadap HGU PT BSA.

Audit tersebut perlu memeriksa dasar penerbitan HGU. Pemeriksaan juga mencakup luas dan batas penguasaan lahan.

Pemerintah perlu memeriksa pelaksanaan kewajiban pemegang hak. Pemerintah juga perlu menelusuri dugaan tumpang tindih dengan tanah masyarakat.

3. Penegakan Hukum Secara Profesional

LBH meminta Polda Lampung dan seluruh jajaran kepolisian menjalankan proses hukum secara objektif.

LBH juga meminta aparat menjalankan proses secara profesional, proporsional dan transparan.

4. TNI Tidak Terlibat dalam Urusan Sipil

YLBHI–LBH Bandar Lampung meminta TNI tidak terlibat langsung dalam penanganan konflik agraria Anak Tuha.

LBH secara khusus meminta TNI tidak terlibat dalam penegakan hukum dan urusan sipil.

LBH menilai kewenangan tersebut berada pada institusi sipil.

5. Komnas HAM Lakukan Pemantauan

LBH meminta Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap konflik agraria Anak Tuha.

Pemeriksaan perlu mencakup dugaan pelanggaran HAM. Pemeriksaan juga perlu mencakup tindakan aparat dan kegagalan pemerintah mencegah konflik.

6. Kompolnas Awasi Kepolisian

LBH meminta Kompolnas RI mengawasi tindakan kepolisian dalam menangani konflik Anak Tuha.

Pengawasan tersebut bertujuan mencegah tindakan represif dan penyalahgunaan kewenangan.

Kompolnas juga perlu memastikan aparat tidak melanggar hak masyarakat selama proses penanganan konflik.

YLBHI–LBH Bandar Lampung berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret setelah kebakaran tersebut.

LBH menilai penyelesaian konflik membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, pertanahan, perusahaan dan hak masyarakat.

Langkah tersebut penting agar konflik agraria tidak kembali berkembang menjadi ketegangan terbuka.

Rekomendasi Untuk Anda

  • TVRI Lampung dan Pemprov Lampung Gelar Gerakan Pangan Murah

    TVRI Lampung dan Pemprov Lampung Gelar Gerakan Pangan Murah

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle orba battik
    • 0Komentar

    TVRI Lampung Bersama Pemprov Lampung Gelar Gerakan Pangan Murah LAMPUNG SELATAN, Battikpost.site – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Pangan Murah serentak di 32 titik TVRI Pusat dan Daerah. Salah satu pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Kantor TVRI Stasiun Lampung, Way Hui, Lampung Selatan, […]

  • Milad Ke-4 Majelis Nurussalam, Warga Dusun Kemang Antusias Hadiri Pengajian Akbar

    Milad Ke-4 Majelis Nurussalam, Warga Dusun Kemang Antusias Hadiri Pengajian Akbar

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle orba battik
    • 0Komentar

    Lampung Selatan,Battikpost.site – Dalam rangka memperingati bulan Muharram sekaligus Milad ke-4, Majelis Nurussalam Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, menggelar pengajian akbar pada Sabtu malam Ahad (19/7/2025). Acara ini diisi tausiyah oleh Kyai Novi Kusnadi Qiblatain, S.Ag. Turut hadir dan menyemarakkan kegiatan tersebut, Qori Nasional Ustadz Ahmad Lani, S.Pd.I., Ustadz Asmawi Hidayatullah (Pengasuh Ponpes […]

  • Hari Lahir Pancasila 2026: Momentum Mengamalkan Nilai Luhur dalam Kehidupan Berbangsa

    Hari Lahir Pancasila 2026: Momentum Mengamalkan Nilai Luhur dalam Kehidupan Berbangsa

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Hari Lahir Pancasila kembali diperingati pada 1 Juni 2026 melalui berbagai kegiatan di instansi pemerintah, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan ruang publik. Momentum ini mengingatkan masyarakat agar memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar mengikuti kegiatan seremonial tahunan. Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Penguatan Nilai Kebangsaan Bandar Lampung, Battikpost.site — Peringatan Hari Lahir […]

  • Saddil Ramdani Rindu Timnas Setelah Absen Dua Tahun

    Saddil Ramdani Rindu Timnas Setelah Absen Dua Tahun

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Iyan
    • 0Komentar

    Saddil Ramdani Rindu Kembali Membela Timnas Indonesia Jakarta, Battikpost.site – Saddil Ramdani rindu Timnas Indonesia setelah lebih dari dua tahun absen membela skuad Garuda. Pemain sayap Persib Bandung itu menyampaikan kerinduannya saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, Minggu (18/1/2026). Selain itu, ia menegaskan keinginan kuat setiap pemain untuk kembali mengenakan seragam merah putih dan berjuang […]

  • Ketua Umum PETIR Lampung Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila

    Ketua Umum PETIR Lampung Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Orba Battik
    • 0Komentar

    Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum bagi Ketua Umum Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Lampung, Rezi Novaldi Putra Hakim, untuk mengajak masyarakat menjaga persatuan, memperkuat nasionalisme, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 Lampung, Battikpost.site — Ketua Umum PETIR Lampung, Rezi Novaldi Putra Hakim, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Lahir […]

  • Oknum Kepsek di Tanjung Sari Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual

    Oknum Kepsek di Tanjung Sari Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle pimred
    • 0Komentar

    Battikpost, Lampung Selatan – Seorang kepala sekolah dasar di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, berinisial SJR, dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak kekerasan seksual terhadap seorang perempuan muda, sebut saja Pelangi. Peristiwa ini disebut terjadi sejak 2022 hingga 2024. Laporan dan Dugaan Kasus Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melihat perubahan sikap Pelangi yang […]

expand_less