Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Daerah Inklusif

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya membangun daerah inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan saat audiensi dengan DPD Gerkatin Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur pada Senin, 6 Oktober 2025.

Pemprov Lampung Dukung Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas

Bandar Lampung, Battikpost.site — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya menciptakan daerah inklusif yang memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam audiensi bersama Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (DPD Gerkatin) Provinsi Lampung, jajaran pemerintah menerima langsung aspirasi dari perwakilan komunitas Tuli. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Senin (6/10/2025), dan dihadiri oleh Ketua DPD Gerkatin Lampung, Muhammad Faris.

Faris datang bersama sejumlah pengurus, didampingi Akbar sebagai Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan Sely dari Yayasan Satunama Yogyakarta. Mereka menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Provinsi Lampung lebih memperhatikan akses, layanan publik, dan kesempatan kerja bagi penyandang Tuli. Aspirasi itu sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan kesetaraan bagi semua kalangan.

Pemerintah Apresiasi Semangat Komunitas Tuli

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasi atas semangat komunitas Tuli dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya ekonomi inklusif.

“Kami, Pemerintah Provinsi Lampung, memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah di bawah pembinaan Bapak Gubernur sangat peduli terhadap penyandang disabilitas, termasuk teman-teman Tuli,” ujarnya.

Jihan juga menilai bahwa keterlibatan juru bahasa isyarat dalam kegiatan publik menjadi hal penting agar semua masyarakat memperoleh informasi secara setara.

“Kegiatan besar seperti Musrenbang dan acara publik lainnya akan kami upayakan menghadirkan juru bahasa isyarat. Kami akan konsultasikan dengan biro hukum terkait pembuatan MoU bersama Gerkatin,” tambahnya.

Aspirasi Gerkatin Soal Peluang Kerja dan Pelatihan

Dalam pertemuan tersebut, pengurus Gerkatin juga menyampaikan harapan agar pemerintah membuka peluang pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, dan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Menurut mereka, banyak anggota komunitas Tuli di Lampung yang memiliki potensi besar jika mendapatkan dukungan pelatihan dan akses kerja yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur memastikan pemerintah akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan koordinasi lintas dinas.

“Masukan teman-teman akan kami kaji bersama dinas terkait. Insya Allah pemerintah berupaya mengakomodasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi komunitas Gerkatin,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, pemerintah ingin memastikan agar seluruh program pembangunan daerah dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Dorongan Pendidikan dan Advokasi bagi Komunitas Disabilitas

Dalam kesempatan itu, Jihan juga mendorong Gerkatin untuk terus memotivasi anggotanya, khususnya mereka yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Ia menilai pendidikan menjadi pintu utama untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas.

“Kami akan mengadvokasi apa yang dibutuhkan terkait peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Setelah ini akan kami tindaklanjuti dengan OPD terkait,” tutupnya.

Baca Juga Terbaru

• Guru SMP Gunung Sugih Jadi Tersangka Penganiayaan
• Kebakaran Gudang BBM Ilegal Pesawaran Picu Kepanikan Warga

Jihan menegaskan, sinergi antara pemerintah dan komunitas disabilitas menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan inklusif di Lampung. Ia berharap kerja sama ini terus berlanjut agar kesetaraan benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

Menuju Lampung yang Inklusif dan Berkeadilan

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali komitmennya membangun daerah inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah juga membuka ruang dialog bagi seluruh organisasi penyandang disabilitas untuk menyampaikan masukan secara langsung.

Selain itu, Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat kebijakan daerah agar setiap program pembangunan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan aksesibilitas. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Langkah Pemprov Lampung sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan sebagai dasar utama. Pembangunan daerah yang inklusif bukan hanya memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat daya saing daerah melalui partisipasi semua warga.

Pemerintah juga berencana memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga dan komunitas sosial agar kebijakan inklusif berjalan lebih optimal. Dukungan dari masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Lampung sebagai provinsi yang ramah dan inklusif bagi semua. (Red).