Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung Pastikan Tidak Ada Kontrak Irigasi di Sukaratu

Pringsewu, Battikpost.site – Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) menegaskan tidak ada pekerjaan kontraktual irigasi di Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan salah satu media online berjudul “Pekerjaan Irigasi di Sukaratu Amburadul, Balai Besar Way Sekampung Disorot” pada 23 September 2025.

“Kami pastikan tidak ada pekerjaan kontraktual irigasi di Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Artinya, segala pekerjaan konstruksi yang diberitakan bukan merupakan kegiatan kontraktual, melainkan kegiatan swakelola yang dikerjakan sendiri oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung,” tegas pihak BBWSMS, Rabu (24/9/2025).

Fokus Peningkatan Jaringan Irigasi

Menurut BBWSMS, kegiatan yang berjalan saat ini berfokus pada peningkatan dan rehabilitasi jaringan tersier. Pekerjaan meliputi delapan titik lokasi, yaitu Pekon Sukaratu, Gemahripah, Gumukmas, Gumukrejo, Lugusari, Sukawangi, Panutan, dan Pagelaran.

Selain itu, pihak BBWSMS menjelaskan pekerjaan sepanjang 3,5 kilometer itu sudah dimulai sejak awal September 2025. Mereka menargetkan penyelesaian proyek tersebut pada pertengahan Desember 2025.

“Program ini kami realisasikan untuk menjawab aspirasi para petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang selama ini mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang sudah banyak mengalami kerusakan,” jelas perwakilan BBWSMS.

Baca Juga Terbaru

• Sekber Dewan Pers Lampung Resmi Dibentuk, Kawal Kebijakan Publik
• GOTO Respons Aturan Baru Prabowo, Potongan Driver Ojol 8 Persen

Dengan demikian, program rehabilitasi tersebut tidak hanya menyasar fisik saluran, melainkan juga menjawab kebutuhan vital petani. Oleh karena itu, BBWSMS memastikan seluruh pengerjaan berlangsung tepat waktu agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

Proses Pengerjaan Transparan

Selanjutnya, pihak BBWSMS menekankan seluruh tahapan pekerjaan mengikuti prinsip transparansi. Mereka menegaskan sistem pembayaran dilakukan secara ketat.

“BBWSMS hanya membayar pembelian pasir, semen, batu split, dan material lain saat sudah tiba di lokasi. Pekerjaan di lapangan juga melibatkan masyarakat setempat serta P3A. Untuk memastikan kualitas beton yang akan dipasang, material beton terlebih dahulu melalui uji di laboratorium dan juga pengujian di lapangan. Selain itu akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,” terang pihak BBWSMS.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat melihat langsung penggunaan anggaran. Di sisi lain, sistem ini mendorong akuntabilitas setiap tahapan pekerjaan.

Terkait tudingan pekerjaan amburadul, pihak BBWSMS menegaskan kondisi itu terjadi karena proyek masih berjalan. Mereka menyebut pekerjaan belum sampai tahap finishing, sehingga masyarakat belum dapat menilai kualitas akhir hasil konstruksi.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Selain itu, BBWSMS menegaskan semua pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBN berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Mereka menyebut tiga regulasi utama, yaitu:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
• Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

“Jika di lapangan tidak ditemukan papan informasi, itu artinya pekerjaan tersebut bukan merupakan kegiatan kontraktual, melainkan swakelola yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung,” tambahnya.

Dengan dasar hukum yang jelas, BBWSMS menegaskan pelaksanaan program tidak bisa sembarangan. Mereka memastikan setiap kegiatan selalu mengikuti ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Komitmen dan Peringatan Publik

Pada akhirnya, BBWSMS menegaskan komitmen menjaga transparansi sekaligus akuntabilitas dalam seluruh kegiatan pembangunan.

“Kami berkomitmen menjaga mutu pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap berita atau informasi yang tidak berdasar perlu diluruskan agar tidak menyesatkan,” tutup BBWSMS.

Dengan demikian, mereka berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang belum terkonfirmasi. Sebaliknya, masyarakat dapat mengakses informasi resmi langsung dari BBWSMS atau lembaga pemerintah terkait.

Selain itu, BBWSMS mengingatkan publik agar terus mendukung program perbaikan irigasi. Dukungan itu penting karena pembangunan infrastruktur air berdampak langsung pada produktivitas pertanian.

Pada akhirnya, keberhasilan rehabilitasi jaringan irigasi akan menjadi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah maupun nasional. (Redaksi).