Pemprov Lampung Genjot Perbaikan Jalan dan Jembatan untuk Pertanian dan Wisata

Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat perbaikan jalan dan jembatan demi mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses pertanian, dan meningkatkan sektor wisata. Langkah ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Progres Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Lampung, Battikpost.site — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung pada tahun 2025 mengelola 52 paket pekerjaan jalan serta 21 paket pekerjaan jembatan. Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, memaparkan bahwa proses lelang proyek berjalan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pihaknya melelang 25 paket, sedangkan tahap kedua mencakup 27 paket.

“Dari total kegiatan, 20 sudah selesai 100 persen, sebagian telah masuk tahap PHO (Provisional Hand Over), dan sisanya masih dalam proses administrasi. Sekitar 10 kegiatan progresnya mencapai 75 persen, dengan rata-rata keseluruhan sekitar 70 persen,” jelasnya saat menjadi narasumber Podcast di IJP Lampung, Rabu (24/9/2025).

Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi setiap pekerjaan agar sesuai jadwal. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Kondisi Jalan di Lampung

Saat ini, Lampung memiliki jaringan jalan provinsi sepanjang 1.700 km, jalan nasional sekitar 1.300 km, serta jalan kabupaten mencapai 17.000 km. Dari total tersebut, kondisi jalan nasional sudah 94 persen mantap. Sementara itu, jalan provinsi tercatat 78 persen mantap, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Taufiqullah juga memaparkan perbedaan teknis jalan sesuai statusnya. Jalan nasional memiliki marka kuning dengan lebar 7 meter. Jalan provinsi berukuran 4,5 hingga 6 meter tanpa tanda khusus. Sementara itu, jalan kabupaten lebih kecil karena menyesuaikan wilayah.

“Semua pembangunan jalan wajib sesuai standar dan diuji di laboratorium. Jika tidak sesuai, kontraktor harus menanggung kerugian. Masalah utama biasanya ada pada drainase, karena tanpa drainase baik, jalan akan cepat rusak,” tegasnya.

Dengan demikian, ia menekankan pentingnya standar kualitas agar jalan tahan lama. Selain itu, pengelolaan drainase menjadi kunci agar investasi pembangunan tidak cepat rusak.

Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Swasta

Meskipun progres cukup signifikan, Pemprov Lampung menghadapi keterbatasan anggaran. Total kebutuhan untuk memperbaiki jalan di seluruh provinsi mencapai Rp4 triliun. Namun, tahun ini hanya tersedia Rp450 miliar.

Karena itu, pemerintah harus menentukan prioritas. Jalan dengan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mendapat perhatian utama. Misalnya, akses jalan menuju kawasan pertanian dan jalur wisata.

Selain itu, ia meminta dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan. Salah satu caranya dengan tidak menggunakan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Beberapa perusahaan menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan jalan, di antaranya PT PSMI, PGE Ulubelu, dan perusahaan pengolah singkong di Way Kanan. Dengan adanya kontribusi ini, pemerintah terbantu dalam mengurangi beban anggaran.

Fokus Perbaikan Jalan Pertanian

Gubernur Lampung menegaskan bahwa pemerintah daerah fokus memperbaiki akses jalan pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sekitar 50 persen jalan desa menuju lahan pertanian masih rusak.

“Setelah jalan provinsi mencapai kondisi mantap, Pemprov akan membantu peningkatan jalan desa agar mobilitas hasil pertanian lebih lancar,” kata Taufiqullah.

Dengan demikian, distribusi hasil pertanian akan lebih efisien. Selain itu, biaya angkut petani dapat berkurang, sehingga pendapatan mereka meningkat.

Dukungan untuk Akses Wisata Bahari

Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung juga memperkuat infrastruktur wisata. Pemerintah memprioritaskan pelebaran jalan ruas Lepasing–Padang Cermin. Jalan tersebut berfungsi sebagai jalur utama menuju kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran.

Jalan yang semula hanya selebar 5 meter akan diperluas menjadi 11 meter. Rencana tersebut mencakup jalan utama selebar 7 meter dengan tambahan bahu jalan masing-masing 2 meter di sisi kanan dan kiri. Target penyelesaian proyek pelebaran ini jatuh pada tahun depan.

“Dengan pelebaran ini, akses menuju destinasi wisata bahari di Pesawaran akan semakin mudah, sehingga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata Lampung,” pungkasnya.

Infrastruktur sebagai Pendorong Ekonomi Daerah

Perbaikan jalan dan jembatan di Lampung bukan hanya persoalan teknis. Infrastruktur yang mantap berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi. Misalnya, petani dapat menjual hasil panen lebih cepat, biaya transportasi menurun, serta wisatawan semakin mudah mengakses destinasi unggulan.

Selain itu, infrastruktur memengaruhi investasi. Jalan dan jembatan yang baik menciptakan iklim usaha kondusif. Investor akan lebih tertarik menanamkan modal di Lampung jika sarana transportasi mendukung distribusi barang dan jasa.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur memerlukan sinergi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dan swasta harus bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Tanpa partisipasi aktif seluruh pihak, perbaikan jalan hanya menjadi program jangka pendek.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Tantangan terbesar pembangunan infrastruktur di Lampung tetap pada pendanaan. Anggaran terbatas memaksa pemerintah menyusun prioritas. Oleh karena itu, strategi penggunaan dana harus benar-benar tepat sasaran.

Namun, dukungan masyarakat dan dunia usaha memberi harapan. Dengan kolaborasi, pembangunan jalan dapat berjalan lebih cepat. Ke depan, infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung lebih inklusif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pengawasan mutu proyek. Setiap pekerjaan harus sesuai standar teknis. Jika ada kontraktor lalai, mereka wajib bertanggung jawab atas kerugian.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan akan menentukan masa depan perekonomian Lampung. Dengan demikian, komitmen bersama menjadi kunci agar target pembangunan dapat tercapai. (Red).