Pemprov Lampung dan Kodam XXI Bentuk Yon Teritorial Pembangunan untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kodam XXI/Raden Inten menjalin kerja sama strategis dengan membentuk Yon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Program ini bertujuan memperkuat pertahanan, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan ketahanan pangan menuju swasembada nasional.

Lampung Siapkan Yon TP untuk Swasembada Pangan

Lampung, Battikpost.site — Pangdam XXI/Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan satu Yon TP di setiap kabupaten dan provinsi dengan kekuatan 541 personel.

Ia menegaskan bahwa di Lampung, Yon TP akan mengelola lahan produktif dengan target tambahan produksi beras hingga 30 ribu ton.

“Konsep Yon Teritorial Pembangunan ini bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan lahan pangan,” ujar Kristomei, Selasa (23/9/2025).

Selain itu, Kristomei menuturkan bahwa setiap Yon TP akan mengelola 50 hektare lahan. Satu kompi bertanggung jawab atas 10 hektare. Dengan demikian, hasil panen akan menambah pasokan pangan sekaligus melatih kemandirian prajurit karena mereka ikut menanam dan memanen.

Target Delapan Yon TP di Lampung

Selanjutnya, Kristomei mengungkapkan bahwa Lampung bersama Bengkulu ditargetkan memiliki delapan Yon TP. Menurutnya, kehadiran satuan ini akan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, program ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pemprov Lampung Berikan Dukungan Penuh

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk mendukung penuh program tersebut. Ia menilai bahwa sinergi dengan TNI akan membawa manfaat ganda. Selain menjaga keamanan daerah, kerja sama ini juga memperkuat ekonomi masyarakat.

“Sinergi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah. Potensi pangan Lampung sangat besar, dan pembentukan Yon TP akan memberikan dampak langsung bagi petani serta masyarakat kecil,” ungkapnya.

Di sisi lain, Rahmat menambahkan bahwa Pemprov Lampung bersama TNI akan membentuk Satuan Tugas Gabungan. Satgas ini melibatkan TNI, Polri, Polisi Kehutanan, serta Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga kelestarian hutan dan melindungi masyarakat dari perambahan liar.

Yon TP Gabungkan Pertahanan dan Pembangunan

Program Yon TP hadir bukan semata-mata sebagai kegiatan militer. Sebaliknya, satuan ini memadukan fungsi pertahanan dengan pembangunan ekonomi masyarakat.

Karena itu, prajurit tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengelola lahan produktif untuk mendukung ketersediaan pangan.

Selain itu, keberadaan Yon TP memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Selanjutnya, langkah ini mencerminkan strategi komprehensif yang menyatukan pertahanan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Strategis bagi Lampung

Dengan adanya Yon TP, Lampung berpotensi semakin maju dalam sektor pertanian. Setiap program yang melibatkan prajurit akan berdampak langsung pada masyarakat. Akibatnya, petani mendapatkan manfaat nyata berupa dukungan tenaga, teknologi, dan jaminan pemasaran hasil pertanian.

Selanjutnya, pembentukan Yon TP juga mendorong peningkatan produktivitas lahan tidur. Prajurit yang terlatih mampu mengubah lahan tidak produktif menjadi sumber pangan. Karena itu, keberadaan Yon TP menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang terhadap ancaman krisis pangan.

Di sisi lain, kolaborasi ini memperlihatkan pendekatan holistik pembangunan daerah. Pertahanan dan ekonomi tidak lagi berjalan terpisah, melainkan saling melengkapi. Pada akhirnya, masyarakat merasakan dampak nyata dari kerja sama pemerintah dan TNI.

Program Yon Teritorial Pembangunan di Lampung menegaskan arah baru pembangunan daerah. Pemprov Lampung bersama Kodam XXI menghadirkan kebijakan yang mengutamakan kemandirian pangan sekaligus memperkuat pertahanan.

Dengan demikian, Lampung berpotensi menjadi contoh integrasi sektor pertahanan dan pembangunan ekonomi di tingkat nasional. (Red).