Bandar Lampung, Battikpost.site – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan penjelasan atas dua Raperda prakarsa Pemprov Lampung serta pertanggungjawaban APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (30/06/2025).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Agenda sidang mencakup Penjelasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2025, penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Jihan.
Wagub menambahkan bahwa meskipun target pendapatan belum sepenuhnya tercapai dan belanja belum terealisasi optimal, seluruh program prioritas telah berjalan sesuai rencana. Ia mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan tata kelola di masa mendatang.
Terkait dua Raperda prakarsa, Jihan menyebutkan bahwa Pemprov Lampung mengusulkan:
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, dan
2. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
RPJMD Lampung 2025–2029 mengusung visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang dijabarkan melalui tiga cita utama: pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM unggul, dan masyarakat beradab serta berkeadilan.
“Desa menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Maka dari itu, ekonomi desa harus dibangun melalui ekosistem yang kuat,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov juga mencanangkan program Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Lumbung Energi Terbarukan. Program seperti makan bergizi gratis menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM dan peningkatan konsumsi produk lokal.
Sementara itu, Raperda tentang insentif dan kemudahan investasi ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan daya saing dunia usaha daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi yang transparan dan akuntabel.
Penjelasan Raperda ditutup dengan harapan agar pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyambut baik usulan tersebut dan berharap Raperda yang diajukan benar-benar berdampak bagi masyarakat. (Redaksi).