UMR Tak Masuk Akal untuk Ojek Online: Suara Seorang Janda Pejuang Jalanan

Battikpost.site — Saya Bu May, seorang janda dengan dua anak yang masih sekolah. Sudah lebih dari tiga tahun saya menggantungkan hidup sebagai driver ojek online. Dari pagi hingga malam, saya aktif di aplikasi—rata-rata 10 jam sehari. Di tengah kerasnya jalanan kota, saya berjuang sendiri untuk memberi makan anak-anak dan menyekolahkan mereka.

Belakangan ini saya dengar wacana agar driver ojek online diberikan gaji tetap sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Sekilas terdengar baik. Tapi kalau bicara kenyataan, bagi saya—ini sungguh tidak masuk akal.

Driver ojek online bukan karyawan kantoran. Kami tidak bekerja dengan sistem gaji tetap, tidak ada tunjangan, tidak ada jaminan kesehatan, bahkan tidak ada hari libur. Ketika orderan sepi, motor rusak, atau kami jatuh sakit—tidak ada pemasukan. Tidak ada kompensasi.

Kami bekerja lebih keras dari 8 jam sehari. Bahkan kadang 7 hari seminggu. Kalau hari ini tidak narik, artinya hari ini tidak makan. Apakah sistem UMR bisa menjamin hal itu? Apakah perusahaan aplikasi siap menggaji kami tetap ketika orderan tidak menentu?

Yang kami butuhkan bukan sekadar label “karyawan”. Kami butuh perlindungan: jaminan sosial, perlindungan hukum saat terjadi kecelakaan, dan kebijakan yang adil dan realistis. Sistem kerja kami fleksibel, penghasilan kami tidak tetap, dan kami menanggung semua risiko di lapangan.

Kalau saya hitung-hitung, misalnya diberi gaji UMR dengan hitungan 25 hari kerja, maka per harinya hanya sekitar Rp120 ribu. Dari angka itu, saya masih harus keluar uang untuk bensin, perawatan motor, pulsa internet, dan biaya-biaya lain. Artinya, penghasilan bersih jauh lebih kecil.

Jadi, skema UMR buat kami para driver ojol benar-benar tidak masuk hitungan. Bukan cuma soal angka, tapi soal sistem kerja dan realita lapangan. Kami butuh perlindungan yang konkret, bukan hanya label formal yang tak menyelesaikan masalah.

Saya hanya seorang janda yang berjuang demi masa depan anak-anak saya. Tapi saya percaya, negara dan masyarakat bisa lebih bijak melihat realitas kerja kami. Jangan pukul rata semua profesi dengan sistem yang tidak sesuai. Dengarkanlah kami yang hidup dari jalanan, bukan hanya dari rapat-rapat di ruang ber-AC.

Dan saya juga menyerukan kepada pemerintah: berikan kami payung hukum yang jelas!

Kami ini bagian dari tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Jangan biarkan kami terus bekerja dalam ketidakpastian hukum dan tanpa perlindungan. Sudah waktunya driver ojek online mendapatkan pengakuan yang adil, bukan hanya dari aplikasi—tapi juga dari negara. (Orba).