Battikpost,Pesawaran — Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat siap turun ke jalan dalam Aksi Damai Selamatkan Pesawaran pada Senin, 17 Maret 2025. Mereka akan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pesawaran dengan satu tuntutan tegas: tegakkan demokrasi, jalankan putusan Mahkamah Konstitusi!
AMPP Mantapkan Aksi, Massa Bertambah
Sabtu malam, 15 Maret 2025, Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar rapat pemantapan yang dihadiri oleh koordinator lapangan dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas), tokoh masyarakat, dan elemen sipil. Antusiasme masyarakat begitu tinggi—target awal 3.000 peserta kini membengkak menjadi 5.000 orang!
“Ini bukan gerakan politik. Ini murni perjuangan rakyat! Jika ada yang mencoba menggagalkan aksi ini, mereka adalah bagian dari sistem yang ingin mempertahankan kebobrokan demokrasi di Pesawaran!” tegas seorang perwakilan AMPP.
Tuntutan Utama: KPU Harus Jalankan Putusan MK
AMPP menegaskan bahwa KPU Pesawaran harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Itu berarti, pencalonan bupati harus dilakukan oleh tiga partai pengusung utama—Demokrat, PPP, dan Golkar—bukan hanya satu atau dua partai.
“Jika ada yang mencoba mengubah atau mengabaikan putusan ini, mereka telah mengkhianati demokrasi dan merusak kepercayaan publik,” ujar salah satu tokoh AMPP.
Peringatan Keras: Kepala Desa Jangan Jadi Boneka Penguasa!
AMPP juga menyoroti peran sejumlah kepala desa yang diduga berpihak pada kepentingan penguasa dan berusaha meredam gerakan rakyat.
“Mereka yang menghalangi perjuangan ini patut dicurigai sebagai antek-antek penguasa yang hanya mencari keuntungan pribadi!” ujar seorang tokoh masyarakat.
Tak hanya itu, mereka juga mengingatkan berbagai kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat, seperti:
✅ Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
✅ BPJS Kesehatan bermasalah, menyulitkan rakyat mendapatkan layanan medis.
✅ Gaji aparat desa tertunggak sejak 2021 tanpa kepastian pembayaran.
“Jangan lagi berkata ‘siapapun bupatinya kita tetap begini’. Faktanya, kalau pemimpin salah, rakyat yang jadi korban!” tegas Mualaim Taher, salah satu tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran.
Dua Skandal Demokrasi yang Tak Boleh Terulang!
AMPP mengungkap dua insiden memalukan yang terjadi di Pilkada sebelumnya:
1. Seorang camat tertangkap tangan membawa alat peraga kampanye di mobil dinasnya—ketakutan hingga bersembunyi di bawah meja!
2. PJ Kepala Desa Sukaraja kedapatan menyimpan stiker calon bupati di mejanya—lalu tiba-tiba menghilang setelah kasusnya viral.
“Kami tidak ingin kejadian memalukan ini terulang! Demokrasi harus ditegakkan tanpa campur tangan aparat atau pejabat yang berpihak pada kepentingan penguasa!” seru seorang peserta rapat.
Aksi Damai, Tapi Tanpa Kompromi!
AMPP menegaskan bahwa aksi 17 Maret 2025 akan berjalan damai, tertib, dan konstitusional. Mereka mengajak masyarakat turun ke jalan untuk mengawal demokrasi dan memastikan KPU tidak bermain mata dengan kepentingan tertentu.
Bagi yang ingin bergabung, AMPP telah membuka posko pendaftaran di Ruko Perumahan Karya Dalam, Desa Gedung Tataan.
“Pesawaran harus diselamatkan! Demokrasi harus ditegakkan! Jangan biarkan mafia politik merampas hak rakyat!” seru Feri Darmawan, perwakilan AMPP.
Baca Juga Terbaru
Aksi ini bukan sekadar protes. Ini adalah pertarungan untuk masa depan demokrasi di Pesawaran!
(Redaksi).