Bandar Lampung, Battikpost.site – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, baik alam maupun non-alam, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.
Langkah ini ditegaskan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (17/7/2025).
Baca Juga Terbaru
“Melihat kondisi cuaca dan iklim yang mengarah pada status darurat, kita harus memprioritaskan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Saya sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana harus memastikan semua perangkat siap,” ujar Marindo.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal anggaran, melainkan juga penguatan sumber daya manusia, fasilitas, dan komunikasi lintas instansi. Pemprov Lampung pun terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota di daerah.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menambahkan bahwa simulasi bencana, termasuk Megathrust, akan terus digelar untuk menguji kesiapan dan respons cepat antarpihak.
“Lampung dihadapkan pada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang, hingga non-alam seperti epidemi dan kegagalan teknologi,” jelas Rudy.
Data BPBD mencatat lonjakan kejadian bencana dari 98 kasus di 2022 menjadi 198 kasus per Juli 2025. Banjir, angin kencang, dan longsor menjadi yang terbanyak.
Sebagai respons, Pemprov telah menyusun Dokumen RENKON Banjir (Pergub No. 41/2022) dan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Banjir (SK Gub No: G/337/VI.08/HK/2025).
Satgas ini bertugas dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi komunikasi, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo, mengusulkan pembentukan Pusat Krisis (Crisis Center) untuk menyampaikan informasi bencana secara cepat dan akurat.
“Kami akan menyiarkan seluruh informasi sebelum, saat, dan sesudah bencana agar masyarakat bisa lebih siaga,” kata Ganjar.
Pemprov juga mengedepankan sinergi multipihak (Penta-Helix) melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Kolaborasi dengan TNI, POLRI, BMKG, PMI, dan Pramuka juga terus diperkuat.
Melalui berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat membangun resiliensi daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Penanggulangan bencana tak lagi hanya menjadi respons krisis, tetapi juga investasi penting dalam pembangunan jangka panjang. (Redaksi).