Lampung Bahas Strategi Pelestarian Hutan Berkelanjutan

Bandar Lampung, Battikpost.site – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Kerja Sekda, Jumat (18/7/2025). Rapat tersebut membahas arah kebijakan, tantangan, dan strategi inovatif dalam pengelolaan serta pelestarian hutan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, dalam paparannya menegaskan bahwa fokus pembangunan kehutanan saat ini diarahkan pada tiga aspek utama: pelestarian hutan yang masih baik, rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, serta pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Namun demikian, pengelolaan hutan di Lampung masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa persoalan yang mencuat antara lain:

1. Degradasi hutan akibat alih fungsi lahan.

2. Deforestasi dan konflik tenurial, termasuk tindak pidana kehutanan, interaksi negatif antara satwa liar dan manusia, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan.

3. Tingginya luas lahan kritis di berbagai wilayah.

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan di Lampung.

Yanyan juga menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis global turut mempengaruhi pengelolaan hutan di Lampung, seperti kemiskinan di sekitar kawasan hutan, perubahan iklim, penurunan emisi gas rumah kaca sub-sektor kehutanan, hingga isu pemanasan global dan perdagangan karbon (carbon trade).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah meluncurkan berbagai inovasi strategis, di antaranya:

Pemantauan hutan digital melalui aplikasi SIPONTAN Forest Global Watcher dan Smart Patrol.

Digitalisasi data HHBK lewat aplikasi e-STDB.

Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial yang saat ini telah berjalan di Lampung Selatan dan Pesawaran.

Pemanfaatan dana FOLU Net Sink, termasuk RBP (Result Based Payment) dan RBC (Result Based Contribution), untuk mendukung percepatan rehabilitasi kawasan hutan pada 2024–2025.

Pendampingan masyarakat secara kolaboratif.

Monitoring petani melalui aplikasi Rumah Petani oleh KPH Kota Agung Utara.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan di Provinsi Lampung.

“Rekonsiliasi konservasi harus lebih massif. Perlu sinergi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar Marindo.(Redaksi).