Kadis Kesehatan Lampung Enggan Ditemui, Dana Perjalanan Dinas Rp1,7 M Disorot

Polemik mengenai dana perjalanan dinas Dinkes Lampung kembali mencuat di ruang publik. Ketua Integrity Media Forum (IMF) melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Lampung melalui telepon, namun pejabat tersebut menyatakan tidak bersedia ditemui secara langsung.

Polemik Dana Perjalanan Dinas Dinkes Lampung

Lampung, Battikpost.site — Isu mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus menjadi perhatian masyarakat. Publik menyoroti besaran dana yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.

Perbincangan mengenai anggaran tersebut muncul setelah sejumlah pemberitaan memuat informasi mengenai besarnya dana perjalanan dinas di instansi tersebut. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pengawasan publik.

Ketua Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, mengambil langkah dengan melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ia melakukan komunikasi melalui sambungan telepon untuk memperoleh penjelasan terkait informasi yang beredar.

Dalam percakapan tersebut, Kepala Dinas memberikan tanggapan singkat mengenai pemberitaan yang berkembang. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bersedia menerima pertemuan langsung.

Ia juga mengaku merasa lelah menghadapi berbagai pemberitaan yang beredar di sejumlah media. Pernyataan tersebut muncul ketika Indra Segalo Galo meminta kesempatan untuk bertemu secara langsung.

Dalam percakapan itu, Kepala Dinas juga memberikan klarifikasi mengenai besaran anggaran perjalanan dinas yang menjadi sorotan.

Kadis Bantah Angka Rp5 Miliar

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa informasi mengenai anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5 miliar tidak benar.

Ia menjelaskan bahwa jumlah yang sebenarnya berada pada kisaran Rp1,7 miliar. Penjelasan tersebut ia sampaikan secara langsung kepada Ketua Integrity Media Forum.

Meski demikian, Kepala Dinas tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut dalam percakapan tersebut.

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, Kepala Dinas mengarahkan Indra Segalo Galo agar menemui pejabat lain di lingkungan dinas.

Pejabat tersebut bernama Ibu Winda. Ia disebut sebagai pihak yang memahami detail data terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas di instansi tersebut.

Arahan tersebut bertujuan agar proses klarifikasi dapat berlangsung lebih teknis dan detail.

Tim IMF Turun Melakukan Penelusuran

Menindaklanjuti arahan tersebut, Ketua Integrity Media Forum kemudian mengirimkan tim investigasi. Tim tersebut bertugas melakukan penelusuran data serta mengupayakan konfirmasi kepada pejabat yang dimaksud.

Tim investigasi IMF mendatangi instansi terkait untuk memperoleh penjelasan langsung. Mereka berharap memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas.

Namun upaya tersebut belum menghasilkan penjelasan yang diharapkan.

Ketika tim investigasi mendatangi pihak yang dimaksud, pejabat yang disebutkan sebelumnya juga tidak bersedia menerima pertemuan.

Kondisi tersebut membuat tim investigasi IMF belum memperoleh keterangan teknis mengenai penggunaan dana perjalanan dinas tersebut.

Situasi ini memperpanjang polemik yang berkembang di masyarakat.

Transparansi Anggaran Dinilai Penting

Belum adanya penjelasan langsung dari pejabat terkait memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Publik berharap instansi terkait memberikan klarifikasi secara terbuka.

Transparansi mengenai penggunaan anggaran publik dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Anggaran perjalanan dinas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, masyarakat menilai instansi terkait perlu menjelaskan penggunaan dana tersebut secara jelas.

Penjelasan yang transparan dapat mencegah munculnya spekulasi atau informasi yang tidak akurat. Selain itu, keterbukaan informasi juga membantu masyarakat memahami penggunaan anggaran secara objektif.

Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mendorong transparansi tersebut. Mereka dapat melakukan pengawasan dan meminta klarifikasi kepada pihak yang berwenang.

IMF Dorong Klarifikasi Terbuka

Ketua Integrity Media Forum, Indra Segalo Galo, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran. Ia juga meminta klarifikasi terbuka dari pihak terkait.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

“Ini menyangkut uang negara. Kami hanya ingin memastikan data yang benar agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur,” tegasnya.

Indra menilai klarifikasi terbuka akan membantu mengakhiri polemik yang berkembang di ruang publik.

Ia juga berharap instansi terkait memberikan penjelasan yang lengkap agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Dorongan Audit oleh Lembaga Pengawas

Selain meminta klarifikasi langsung dari instansi terkait, Ketua IMF juga mendorong adanya pemeriksaan dari lembaga pengawas.

Ia meminta lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi Lampung melakukan audit terhadap anggaran perjalanan dinas tersebut.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung sesuai ketentuan.

Audit juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana perjalanan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung maupun pejabat yang disebutkan sebelumnya belum memberikan keterangan resmi kepada tim investigasi IMF.

Kondisi tersebut membuat polemik mengenai dana perjalanan dinas di instansi tersebut masih menjadi perhatian publik.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.