Battikpost, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa retret bagi kepala daerah terpilih periode 2025-2030 tetap perlu dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, Ateng menekankan bahwa anggaran retret harus dikelola dengan lebih efisien. Ia mengusulkan agar pendanaannya tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan APBD agar beban keuangan lebih seimbang.
“Kegiatan ini sangat penting agar kepala daerah memahami arah kebijakan nasional dan bisa berkolaborasi dengan sesama daerah. Namun, kita juga harus memastikan bahwa anggarannya digunakan dengan cermat dan efektif,” ujar Ateng di Jakarta, Senin (10/03).
Ateng menilai pemerintah perlu mencari cara agar retret tetap berjalan optimal dengan pendekatan yang lebih efisien, sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah skema pendanaan gabungan antara APBN dan APBD, sehingga tidak membebani satu pihak saja.
“Kombinasi anggaran dari APBN dan APBD bisa menjadi solusi agar retret tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Dengan demikian, baik pusat maupun daerah sama-sama berkontribusi,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Ateng menegaskan bahwa retret ini harus benar-benar bermanfaat bagi kepala daerah. Menurutnya, kegiatan ini harus menjadi ajang pembekalan yang memperkuat kapasitas kepala daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
“Retret ini harus menjadi proses pembelajaran yang serius. Kepala daerah harus ‘digojlok’ agar mampu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Jika pembekalan tepat, mereka akan lebih siap menjalankan tugasnya dan mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memastikan bahwa anggaran retret kepala daerah akan menggunakan dana APBN. Namun, Ateng berharap ada evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Ateng juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran retret. Menurutnya, publik harus bisa melihat bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat. Retret ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi pembekalan yang efektif agar kepala daerah memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas mereka,” pungkasnya.
Pernyataan Ateng ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan retret kepala daerah berjalan dengan baik, efisien, dan transparan demi kepentingan pembangunan nasional.(Redaksi).