Aksi Demo PU Kota Bandar Lampung akan digelar Sekretariat Bersama LSM Kaki Lampung dan L@pakk Lampung pada Kamis, 5 Maret 2026. Mereka merespons kerusakan infrastruktur pekerjaan tahun anggaran 2025 dan meminta pemerintah kota memberi perhatian serius.

Latar Belakang Rencana Aksi

Bandar Lampung, Battikpost.site — Sekretariat Bersama dua lembaga swadaya masyarakat menyiapkan aksi unjuk rasa besar. Kelompok itu terdiri dari LSM Kaki Lampung dan L@pakk Lampung. Mereka menyampaikan rencana aksi tersebut kepada publik.

Mereka memilih lokasi aksi di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Selain itu, mereka menilai instansi tersebut memiliki tanggung jawab atas sejumlah pekerjaan infrastruktur. Oleh karena itu, mereka menyampaikan tuntutan melalui aksi terbuka.

Mereka juga menyebut kondisi beberapa pekerjaan infrastruktur mengalami kerusakan. Kondisi itu terjadi pada proyek yang menggunakan anggaran daerah tahun 2025. Karena itu, mereka menilai situasi tersebut sebagai kondisi darurat infrastruktur.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026. Mereka menyatakan massa aksi akan datang dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka akan menyampaikan tuntutan secara langsung.

Namun, mereka tetap menekankan penyampaian aspirasi secara terbuka dan tertib. Selain itu, mereka berharap pihak terkait memberikan respons yang jelas. Mereka ingin proses perbaikan berjalan transparan.

Daftar Proyek yang Disorot

Sekretariat Bersama LSM Kaki Lampung dan L@pakk Lampung memaparkan sejumlah proyek. Mereka menilai proyek tersebut perlu mendapat perhatian. Mereka juga menyebut nilai anggaran dari masing-masing pekerjaan.

Pertama, proyek peningkatan Jalan Umbul Kunci. Proyek ini memiliki nilai anggaran Rp1.492.516.285. CV. Nusa Emas mengerjakan proyek tersebut.

Kedua, pembangunan talud atau bronjong Sungai Umbul Kunci. Lokasi proyek berada di RT 04 Lk III Kelurahan Keteguhan. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Teluk Betung Timur. Nilai anggaran proyek mencapai Rp354.390.866. CV. B.Tree mengerjakan proyek ini.

Ketiga, pembangunan drainase di Jalan Pulau Pisang. Lokasi pekerjaan berada di Lingkungan I Kelurahan Korpri Jaya. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Sukarame. Nilai anggaran proyek mencapai Rp791.581.699. CV. Bumi Pratama mengerjakan proyek tersebut.

Keempat, pembangunan drainase di Perum BKP Kelurahan Kemiling Permai. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Kemiling. Nilai anggaran proyek mencapai Rp626.701.024. CV. Kharisma Mandiri mengerjakan pekerjaan tersebut.

Kelima, pembangunan lift Kantor DPRD Kota Bandar Lampung. Nilai anggaran proyek tersebut mencapai Rp1.486.790.000. CV. Wakak Mullan Tuho mengerjakan proyek itu.

Keenam, renovasi Gedung Graha Mandala. Nilai anggaran proyek mencapai Rp1.393.770.553. CV. Gaung Samudra mengerjakan pekerjaan tersebut.

Ketujuh, pemeliharaan Gedung Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Nilai anggaran pekerjaan mencapai Rp1.487.788.218. CV. Raca-raca Group mengerjakan proyek tersebut.

Mereka menyampaikan daftar proyek tersebut sebagai bagian dari tuntutan aksi. Selain itu, mereka ingin pemerintah kota memperhatikan kondisi lapangan. Mereka berharap ada evaluasi terhadap pekerjaan yang disebutkan.

Tuntutan kepada Pemerintah Kota

Sekretariat Bersama dua LSM tersebut juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah kota. Mereka meminta wali kota memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka menyebut adanya dugaan praktik pembagian paket pekerjaan.

Permintaan itu ditujukan kepada Wali Kota Eva Dwiana. Mereka berharap pemerintah kota mengambil langkah tegas. Mereka juga meminta adanya pembenahan sistem pengelolaan proyek.

Berikut pernyataan yang mereka sampaikan:

“Dan kami Sekretariatan Bersama yang terdiri dari dua Lembaga LSM, Kaki Lampung dan L@pakk Lampung meminta agar Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk , membongkar sindikat jahat yang suka bagi – bagi paket pekerjaan untuk LSM dan Media yang berinisial AG dan MH. Dan J yang mengaku adik Kadis PU dan mempercayai diri nya sebagai preman besar di Bandar Lampung.”

Mereka menyampaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari tuntutan aksi. Selain itu, mereka berharap ada respons resmi dari pemerintah daerah. Mereka juga menunggu langkah klarifikasi dari pihak terkait.

Kondisi Infrastruktur Jadi Sorotan

Aksi ini muncul karena perhatian terhadap kondisi infrastruktur kota. Mereka menilai beberapa pekerjaan memerlukan evaluasi. Selain itu, mereka menganggap penggunaan anggaran daerah harus transparan.

Mereka juga mendorong pengawasan publik terhadap proyek pembangunan. Karena itu, mereka mengajak masyarakat mengikuti perkembangan isu ini. Mereka ingin masyarakat memahami kondisi proyek daerah.

Kota Bandar Lampung terus berkembang dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Pemerintah kota menjalankan banyak proyek setiap tahun. Oleh sebab itu, pengawasan publik dinilai penting.

Kelompok LSM tersebut menyatakan aksi sebagai bentuk kontrol sosial. Selain itu, mereka menilai aspirasi publik perlu disampaikan secara langsung. Mereka berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius.

Belum Ada Konfirmasi Resmi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pihak instansi yang disebut belum memberikan konfirmasi. Karena itu, informasi lebih lanjut masih menunggu penjelasan resmi.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk memperoleh tanggapan. Dengan demikian, pemberitaan tetap berimbang.

Selain itu, publik menunggu klarifikasi dari instansi terkait. Klarifikasi tersebut diharapkan memberi penjelasan yang jelas. Hal ini penting agar informasi tersampaikan secara utuh.